JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan untuk mendorong proses sertifikasi sumber daya manusia (SDM) sektor logistik."Salah satunya dengan menjadikan sertifikasi kompetensi profesi itu sebagai persyaratan bagi perusahaan-perusahaan sektor logistik, baik dalam perizinan pendirian dan operasional, maupun dalam proses tender," jelas Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangan resmi yang ditulis Minggu (5/2/2017). Namun, menurut Setijadi, pemerintah perlu memfasilitasi lebih jauh proses sertifikasi atau memberikan insentif bagi personel yang akan mengikutinya. "Sertifikasi kompetensi profesi diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi SDM, sehingga akan meningkatkan daya saingnya, termasuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," imbuh Setijadi.Apalagi, lanjut Setijadi, saat ini tenaga kerja asing mulai banyak berdatangan ke Indonesia, sehingga sertifikasi sangat dibutuhkan untuk kompetensi. Berdasarkan data SCI, beberapa perguruan tinggi telah membuka jurusan/program studi (prodi) logistik, di antaranya Politeknik Pos Indonesia yang mempunyai Prodi Logistik Bisnis (D3 dan D4) dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) yang mempunyai Prodi Manajemen Logistik (S1). Selain itu, Politeknik APP mempunyai Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika (D3), sedangkan Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi (STMT) Trisakti mempunyai Prodi Logistik dan Material (D3, S1, dan S2). (omy)