JAKARTA (BeritaTrans.com) - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Menteri Perhubungan dan Kakorlantas Polri harus bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi empat bulan belakangan ini. "Di Pulau Jawa saja ada 14 peristiwa bus yang remnya blong, yang mengakibatkan 25 orang tewas dan puluhan lainnya luka parah," tegas Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima BeritaTrans.com, Senin (1/5/2017).Dari pendataan IPW menurut Neta, bus -bus tersebut kebanyakan remnya blong dan terjadi saat melaju kencang di jalan menurun atau tikungan. "Sehingga tidak terkendali dan menabrak kendaraan lain, pejalan kaki, pengendara sepeda motor, rumah maupun hotel," kata Neta. Jawa Barat dikatakannya, merupakan daerah yang paling rawan terhadap bus yang remnya blong. Di daerah ini selama empat bulan terakhir ada lima peristiwa yang menelan 17 korban jiwa.Terakhir peristiwa terbesar adalah saat bus Kitrans menabrak empat kendaraan dan kemudian terguling ke dalam jurang. Delapan orang tewas dalam peristiwa ini. Daerah rawan lainnya adalah Jawa Tengah, dimana terdapat tiga peristiwa yang menyebabkan delapan orang tewas. Jawa Timur tiga peristiwa, Yogya satu, Banten dan Bali sati. Tidak ada korban jiwa dan hanya luka berat. "Meningkatnya jumlah kasus bus rem blong ini menunjukkan pemerintah, Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri tidak bekerja maksimal mengawasi keberadaan angkutan umum. Padahal angkutan umum itu mengangkut penumpang dengan jumlah banyak dan korbannya tidak hanya penumpang tapi juga pengendara lain maupun anggota masyarakat di jalanan," urai Neta.Menhub lanjutnya, harus terus menerus mengawasi keberadaan bus sebagai angkutan umum, yang jika tidak diawasi bisa menjadi mesin pembunuh nomor satu di jalanan."Apalagi sebentar lagi musim mudik 2017 akan tiba, Menhub dan Korlantas Polri harus sudah mencermati keberadaan bus angkutan umum tsb agar tidak menjelma menjadi mesin pembunuh akibat remnya blong," pungkas Neta. (omy)