Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan mata pencaharian alternatif untuk nelayan pelintas batas Indonesia – Australia. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia.
"KKP anggarannya kecil, tapi kita harus buktikan bahwa spending negara Rp6,1 T (tahun 2022) harus mampu men-generate kemampuan pertumbuhan ekonomi at least bisa 20 kalinya. Kalau itu bisa terjadi, maka pembangunan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya nelayan tradisional bisa kita selesaikan dengan baik. Ada 2,2 juta nelayan di wilayah pesisir yang ekonominya perlu kita dukung untuk terus tumbuh," papar Meteri Kelautan dan Perikanan.
"Anggaran ini kalau di tahap saat ini kami masih di Rp60 miliar ya. Saya tidak boleh masuk ke keseluruhan anggaran untuk penyelenggaraan `event` ini, karena itu di luar saya," ujar Ari kepada wartawan di lokasi pembangunan JIEC di Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu.
Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,88 persen atau Rp4,72 triliun atau dari total pagu Rp4,77 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan angka yang positif mulai dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya.
Setelah menunggu 20 tahun, gugatan 11 warga Aceh Utara terhadap perusahaan ExxonMobil di pengadilan Amerika Serikat akan maju ke persidangan dan diperkirakan dapat dimulai pada sekitar September mendatang di Washington DC.
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menyatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan, dan penyelidikan terhadap dugaan kasus pelanggaran hak asasi yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara. Penyelidikan itu pun telah dimulai Komnas HAM pada 26 Desember 2021.
“Saya sangat berkomitmen terhadap profesi wartawan. Salah satu yang konkret kita akan memberikan dukungan anggaran untuk 1.000 wartawan melakukan uji kompetensi. Sehingga nanti hasilnya kami akan memanen sebuah ekosistem media dan wartawan-wartawan yang profesional dan bertanggung jawab,” ucapnya saat menghadiri pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar masa bakti 2021-2026 di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/10/2021).
"Kami dapat komitmen dari pusat yaitu Perpres No 87/2021 senilai Rp400 triliun selama tiga tahun sampai 2024," ujar gubernur yang menerima petikan Perpres dari perwakilan Pemerintah Pusat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan refocusing anggaran tahun 2021 di kementeriannya tidak akan menganggu program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
