Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 31 persen kecelakaan pelayaran pada 2018-2020 melibatkan kapal penangkap ikan. Pada 2019 terdapat 25 kecelakaan kapal penangkapan ikan dan 12 kecelakaan pada 2020, dan pada 2021 jumlahnya naik menjadi 19 kasus.
Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,88 persen atau Rp4,72 triliun atau dari total pagu Rp4,77 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan angka yang positif mulai dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya.
Rencana pengembangan angkutan KA yang akan dilakukan Kemenhub itu tercermin dari anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2022 dan 2023 yang mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur perkerataapian di Kota Padang.
Peninjauan sejumlah proyek infrastruktur yang pengerjaannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan membawa nilai tambah dan beragam manfaat. Khususnya bagi masyarakat Indramayu dalam menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan diharapkan meningkatkan pergerakan orang, barang, dan jasa antara Pulau Batam-Bintan, pemerataan perekonomian antara dua pulau. Selain itu, menjadi akses penyaluran air baku, listrik, gas, jaringan utilitas lainnya antara kedua pulau, serta membuka peluang investasi baru di Pulau Bintan.
Di masa Pandemi ini, pemerintah telah melakukan beberapa kali relokasi dan refocusing anggaran. Tentu berpengaruh terhadap program pembangunan infrastruktur. Baik yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo sepakat dengan usulan sejumlah anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audit investigatif terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang aturan tes Swab PCR sebagai syarat perjalanan jarak jauh untuk masyarakat yang hendak berpergian dengan pesawat terbang ataupun kereta api.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mengapresiasi layanan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten memuaskan, sebagai bukti peningkatan peradaban dan citra positif bangsa dalam sektor transportasi.
