Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan regulasi pelaksanaan kebijakan lima ekonomi biru mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga penyusunannya harus mengedepankan sinergi dengan berbagai pihak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan pola aksi pengawasan dalam mengawal kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) di tahun 2023. Pola aksi tersebut akan fokus pada pengawasan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan pengembangan perikanan budidaya yang ramah lingkungan.
Sosok yang akrab disapa Tari ini memaparkan jaminan mutu juga diterapkan di bidang pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Jaminan mutu ini terlihat dari Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta penerapan ketertelusuran (Traceability).
Mengenai sistem pengawasan di KKP, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya memperkuat sinergi di lingkup internal maupun dengan lembaga eksternal. Di samping itu, penerapan teknologi digital menurutnya perlu dilakukan supaya sistem pengawasan berjalan lebih efektif dan efisien.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan sosial masyarakat, dan kesinambungan usaha.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mensosialisasikan lima program ekonomi biru kepada para nelayan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Implementasi program ekonomi biru menurutnya sebagai solusi tantangan yang ada pada sektor kelautan dan perikanan di masa sekarang dan yang akan datang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan program Ekonomi Biru untuk berkontribusi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai upaya menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia pada program Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) untuk mendukung implementasi program ekonomi biru.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengonsolidasikan 5 program ekonomi biru bersama para pimpinan perguruan tinggi perikanan dan kelautan seluruh Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong civitas akademi Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan riset terapan untuk pengembangan komoditas prioritas berorientasi ekspor. Riset terapan untuk komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi seperti udang, rumput laut, lobster dan kepiting, merupakan salah satu bentuk sinergi akselerasi implementasi ekonomi biru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengoptimalkan program Optimizing Mariculture Based on Big Data with Decision Support System (DSS), yang merupakan produk hasil kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk menyokong keberhasilkan implementasikan program Ekonomi Biru di Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengelola kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai prinsip Ekonomi Biru dalam sidang The Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022).
