Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) di Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 8-12 Mei 2023.
Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengoordinasikan program perikanan berkelanjutan yang telah disepakati dengan 11 negara anggota Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUU).
Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat menindaklanjuti aksi bersama dengan Australia dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman IUU Fishing di wilayah perbatasan Laut Timor dan Arafura.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama dengan BAKAMLA dan Australian Border Force (ABF) berhasil membatasi ruang gerak pelaku IUU Fishing di wilayah perbatasan saat pelaksanaan Operasi Gannet-6.
Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengupdate sejumlah kemajuan pelaksanaan empat proyek APEC yang dilaksanakan dalam upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan penanganan sampah laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimalkan penggunaan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina) untuk menutup celah illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Sistem ini didesain untuk mengintegrasikan informasi produk perikanan dari hulu sampai dengan hilir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pencegahan praktik Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kemampuan aparat untuk mendeteksi praktik pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pencegahan praktik Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kemampuan aparat untuk mendeteksi praktik pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperjuangkan keadilan bagi nelayan dan keberlanjutan stok sumber ikan global pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 World Trade Organization (WTO) yang dilaksanakan pada 12-16 Juni 2022 di Jenewa, Swiss. Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) yang menghapus subsidi perikanan yang menyebabkan Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUUF).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung sikap bersama negara-negara anggota Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) yang menyepakati Komitmen Bersama Terkait Kapal Tanpa Kebangsaan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak negara-negara anggota Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU) yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia, Papua Nugini dan Timor-Leste untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan IUU Fishing di Kawasan.
