Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen untuk memberantas praktik perikanan ilegal, tidak terlaporkan dan menyalahi aturan (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF). Salah satu upayanya melalui penguatan peran pelabuhan perikanan sebagai implementasi ratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA).
Peran pelabuhan perikanan terus digenjot pemerintah sebagai langkah akselerasi kesiapan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berbenah menyiapkan pelabuhan perikanan pangkalan untuk melaksanakan penangkapan ikan terukur.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan simulasi penerapan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, 15-16 Maret 2022.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan menjadi pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port). Pengembangan pelabuhan perikanan ini dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi memberikan beragam kemudahan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. Teranyar, aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan secara online hadir di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan The Agence Française de Développement (AFD) akan mengembangkan empat pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port). Empat lokasi tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Cilacap, Kendari dan Bitung.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengukuhkan sebanyak 34 Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Syahbandar Pelabuhan Perikanan.
Syahbandar di pelabuhan perikanan memiliki peran strategis pada kegiatan perikanan tangkap. Tak hanya terkait administrasi persetujuan melaut, syahbandar di pelabuhan perikanan juga menjadi garda terdepan keselamatan pelayaran.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji pembangunan dermaga perikanan di Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur untuk mendorong produktivitas nelayan tradisional di wilayah tersebut.
Hadirnya tempat pelelangan ikan (TPI) higienis di kawasan pelabuhan perikanan membawa dampak positif pada kualitas ikan hasil tangkapan nelayan. Ikan yang terjaga mutu, kebersihan dan kesegarannya tentu saja mendapatkan harga jual yang lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin, dalam kunjungan kerja komisi dalam rangka evaluasi kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Kabupaten Subang, Jumat (23/4/2021).
