Menhub Harap Pembangunan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dikerjasamakan dengan Jepang Hingga Selesai

  • Oleh : Naomy

Rabu, 25/Nov/2020 17:57 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi bersama Delegasi Jepang di Jakarta, Rabu (25/11/2020) (BKIP) Menhub Budi Karya Sumadi bersama Delegasi Jepang di Jakarta, Rabu (25/11/2020) (BKIP)

 

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi berharap, pembangunan  kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang hingga selesai.

Baca Juga:
Pemerintah Rancang Kereta Cepat Bakal Sampai Surabaya Lewati Yogyakarta

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rangkaian acara 18th ASEAN & Japan Transport Minister Meeting secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Adapun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya membutuhkan anggaran Rp80 triliun.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas kerjasamanya dalam dua proyek besar pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Pelabuhan Patimban.

“Proyek Mass Rapid Transit (MRT), Pelabuhan Patimban, dan Kereta semi cepat Jakarta-Surabaya menjadi komitmen Jepang dalam menanamkan investasinya di Republik Indonesia,” ungkap Menhub.

Pelabuhan Patimban akan beroperasi akhir tahun 2020 dengan kerja sama pengelolaan Terminal pusat ekspor-impor kendaraan atau produk otomotif (car terminal).

Sementara itu, terkait MRT tahap kedua masih dalam tahap finalisasi desain dan akan akan dibangun pada tahun 2022.

"Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat," katanya.

Perkiraan nilai investasi proyek prioritas tersebut adalah Pelabuhan Patimban kurang lebih Rp30 triliun, proyek MRT fase kedua Rp15 triliun, dan fase ketiga sekitar Rp30 triliun.

Sementara itu, Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Iwai Shigeki selaku Ketua Delegasi Pemerintah Jepang mengatakan, pihak Jepang menginginkan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Jepang dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat terus berlanjut kedepannya.

“Saya berharap Jepang dapat menjadi mitra sejati ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah di sektor transportasi di kawasan ASEAN dan membahas bersama upaya pemulihan sektor transportasi di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan pengalaman yang kami miliki,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menekankan bahwa Indonesia memerhatikan pentingnya keselamatan pelayaran seperti keselamatan kapal - kapal yang menghubungkan konektivitas antarpulau di Indonesia.

“Saya percaya keselamatan pelayaran kapal tersebut tidak hanya untuk kepentingan perairan wilayah Indonesia tetapi juga perairan regional,” imbuhnya.

Menhub Budi juga menyampakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di seluruh dunia memerlukan kerjasama negara-negara ASEAN dan Jepang  terutama pada transportasi udara.

"Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penumpang angkutan udara serta mendukung pariwisata dan memulihkan industri penerbangan," ujar  Menhub.

Hal ini juga penting untuk meningkatkan pemulihan ekonomi  global.

Dalam pertemuan ASEAN dan Japan Transport Meeting ini membahas kerjasama di dalamnya yaitu pengajuan ASEAN Japan Transport Workplan tahun 2020-2021 dan kerja sama baru yang mencakup pengembangan kapasitas/evaluasi terminal kontainer di wilayah ASEAN.

Selanjutnya pqengembangan keselamatan transportasi laut untuk kapal-kapal kecil di perairan ASEAN, dan ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement Transport Sector 2021-2025.

Selain itu, pertemuan ini juga menyampaikan beberapa proyek eksisting seperti  laporan akhir tentang strategi promosi kapal cruise dibawah ASEAN-Jepang, pedoman tentang pemeliharaan saluran pelayaran di ASEAN,  pedoman keselamatan rute pelayaran di negara-negara ASEAN, dan laporan perjanjian penerbangan regional ASEAN-Jepang. 

Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Transportasi dari negara mitra ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. (omy)