Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2021 mencapai 98,88 persen atau Rp4,72 triliun atau dari total pagu Rp4,77 triliun. Sejalan dengan itu, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan angka yang positif mulai dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi memberikan beragam kemudahan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. Teranyar, aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan secara online hadir di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan di sisi hilir perikanan. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, salah satu kegiatan hilirisasi yang sangat penting diantaranya konsolidasi atau pengumpulan ikan hasil tangkapan atau hasil panen melalui pembangunan sarana penyimpanan seperti gedung beku ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam menjaga laut dari praktik illegal fishing saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Hamzah Bin Zainudin di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) membahas rencana pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bifrost oleh PT Telkom Indonesia Internasional (Telin) yang akan memanfaatkan ruang laut kawasan antarwilayah di Laut Sulawesi agar dipastikan sesuai aturan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan The Agence Française de Développement (AFD) akan mengembangkan empat pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port). Empat lokasi tersebut yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Cilacap, Kendari dan Bitung.
Peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan dinilai terbuka lebar menyusul akselerasi program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini. Pelaku usaha perikanan domestik diharapkan menangkap peluang yang ada untuk dapat meningkatkan kapasitas usahanya.
Perlindungan terhadap penyu sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu memastikan kelestarian biota laut yang dilindungi dan keberlanjutan populasinya untuk generasi mendatang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan "zero tolerance" sekaligus bakal memberlakukan sanksi terhadap kapal cantrang yang masih beroperasi di kawasan perairan dalam rangka memastikan penangkapan ikan terukur dapat terlaksana dengan baik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung kerja sama antara Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dengan Norway Connect, organisasi yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan asal Norwegia yang akan melakukan aktivitas bisnis di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berakselerasi di tahun 2022 dengan menjalankan tiga program terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan dua program terobosan tersebut langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Keduanya adalah pengembangan budidaya berbasis pada ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menegaskan, lumba-lumba merupakan biota laut yang dilindungi penuh oleh negara dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) angkat bicara soal kejadian kawanan lumba-lumba yang tertangkap dan mati di atas kapal nelayan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kejadian tersebut sempat viral di beberapa media pada Sabtu (8/1/2022) lalu. Melalui unggahan video tampak beberapa lumba-lumba yang terjaring dan berada di geladak kapal nelayan.
Selain kegiatan berusaha, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), KKP juga menggarap beberapa proyek percontohan untuk pengembangan ekonomi biru yakni penataan kawasan Teluk Ekas Lombok Timur NTB untuk budidaya lobster, penataan kawasan Sumba Timur dan Maluku Tenggara untuk budidaya rumput laut, penataan kawasan pelabuhan perikanan di Pantai Selatan Pulau Jawa dan pengembangan wisata bahari premium di kawasan konservasi Pulau Momparang, Belitung Timur.
