Dikatakan, dalam menghadapi musim paceklik, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu menghimbau kepada seluruh Koperasi Unit Desa/Koperasi Pelayaran Laut (KUD/KPL) Mina penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengeluarkan dana paceklik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mengizinkan kapal penangkap ikan dengan ukuran besar beroperasi di perairan 0-12 mil. Kapal ikan dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT) hanya boleh menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil.
Peninggian lantai dan teras rumah dilakukan masyarakat agar rumah-rumah mereka terhindar dari jangkauan banjir rob atau naiknya air laut ke darat. Banjir rob sudah cukup lama menyengsarakan masyarakat di dua desa itu.
Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Annastasia Rita Tisiana menjelaskan, penangkapan ikan terukur merupakan turunan dari prinsip ekonomi biru, sebagaimana yang sering disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Kondisi sepinya TPI Eretan Wetan ini berlangsung sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang. TPI Eretan Wetan yang biasanya ramai kegiatan jual beli hasil tangkapan laut secara lelang praktis terhenti Para karyawan di TPI Eretan Wetan tak ada kesibukan.
Kapal dan perahu itu sebagaimana terpantau BeritaTrans.com dan Aksi.id, Minggu (25/07/2021) tampak kosong ditinggalkan nakhoda dan crew kapal lainnya. Sejumlah peralatan kapal, seperti mesin, alat tangkap ikan, rajungan dan lain-lain jenis jaring nylon atau gill net masih utuh berada di atas kapal yang terparkir memenuhi tepi kali Eretan.
Bantuan dengan nilai Rp. 94.493.300,- berupa 1 unit kapal atau Longboat untuk pengawasan, 1 unit mesin tempel 15 pk, 1 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit pelampung, 3 unit senter kepala, 2 unit aerator, dan 2 unit kawat ram.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan Kapal Pengawas Perikanan Napoleon 037 yang beroperasi dibawah Stasiun PSDKP Pontianak untuk bergabung dengan Tim SAR Gabungan dalam melakukan pencarian korban dari kapal nelayan yang tenggelam karena cuaca buruk di wilayah perairan Kalimantan Barat.
Jakarta (BeritaTrans.com) - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.
