Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dengan menyelesaikan penyidikan terhadap enam kapal ikan asing ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
Pengawasan seperti ketika mengalami kendala seperti kerusakan mesin, tenggelam atau kecelakaan di laut. Bagi produk perikanan yang termasuk dalam komoditas ekspor, hasil pemantauan VMS akan menjadi bukti bahwa produk tersebut bukan kategori ditangkap secara ilegal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Aceh agar dapat segera beroperasi secara bertahap untuk mendukung aktivitas perikanan nelayan setempat.
Dalam pertemuan Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini dan Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di Jakarta, baru-baru ini, kedua pihak membahas potensi pasar perikanan darat dan peluang penguatan kapasitas penjaminan mutu produk perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap membekukan 10 izin kapal penangkap ikan dan 1 kapal pengangkut ikan yang diduga terlibat pelanggaran alih muat atau transhipment ilegal di perairan Arafura.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Korea-Indonesia Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center (KIOTEC) atau Pusat Pelatihan Teknologi Perikanan Laut Terpadu Korea-Indonesia di Kantor BPPSDM KP, Ancol, Jakarta Utara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas Kapal Ikan Indonesia (KII) yang terindikasi melakukan pelanggaran alih muat ikan (transhipment) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 Laut Aru.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan pelaku usaha yang mendatangkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri untuk mematuhi peraturan terkait penggunaannya, guna mendukung perkembangan perikanan budi daya nasional dan ketahanan pangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP 2025, di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (4/2/2025).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua unit kapal ikan pelaku illegal fishing dengan modus pelanggaran alat penangkap ikan di WPPNRI 718, Laut Aru. Kedua kapal tersebut diduga sempat ramai diberitakan di media sosial, sebab kehadirannya memicu konflik di laut dengan para nelayan.
Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Samber Binyeri, Biak, Papua, kembali membuktikan keberhasilannya dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan pengiriman 15,8 ton ikan segar ke Pulau Jawa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program Blue Planet Fund Country Plan bersama Pemerintah Inggris untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan pola kolaborasi internasional guna memperluas pasar ikan bermutu. Bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), KKP memperkenalkan program "SelectUSA" yang ditujukan untuk pelaku usaha perikanan Indonesia yang ingin menjangkau pasar perikanan di negeri Paman Sam.
Berangkat dari hal tersebut, KKP juga terus memberikan kemudahan dan relaksasi pada tahun 2025 terkait pemenuhan persyaratan kerja bagi awak kapal perikanan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024, tertanggal 30 Desember 2024.
Setelah lima tahun terlaksana, program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2) resmi ditutup dengan penuh pencapaian. Proyek lintas batas yang melibatkan Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan Australia ini berhasil memperkuat tata kelola regional, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan Laut Arafura dan Timor (ATS).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan layanan penerbitan sertifikat ekspor perikanan bermutu berjalan optimal di tengah libur Natal dan Tahun Baru. Seperti dilakukan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) di Denpasar, Bali dalam kurun waktu 20-25 Desember yang berhasil mengantar 1.035 ton produk perikanan ke pasar global.
