JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama dengan Sudan untuk penjaminan mutu dan ekspor hasil perikanan.

Dalam pertemuan Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini dan Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di Jakarta, baru-baru ini, kedua pihak membahas potensi pasar perikanan darat dan peluang penguatan kapasitas penjaminan mutu produk perikanan.

"Sudan memiliki historis hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Dan yang tidak kalah penting Sudan membuka peluang pasar bagi perikanan darat Indonesia seperti catfish, tilapia, gurame dan seterusnya,” tutur Ishartini dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Ahad (16/3).

Selain memiliki potensi pasar untuk produk perikanan air tawar, Sudan juga tertarik dengan obat dan pakan ikan.

“Tentunya ini peluang yang harus segera kita analisa untuk diversifikasi ekspor dari sektor kelautan dan perikanan,” kata Ishartini.

Posisi geografis Sudan sangat strategis sebagai hub bagi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki wilayah laut atau dikenal sebagai land-lock countries. Keseluruhan jumlah penduduk Sudan dan land-lock countries sekitarnya lebih dari 200 juta jiwa dan menjadikan Sudan sebagai pintu masuk logistik termasuk produk perikanan.

"Saat diskusi kemarin Pak Dubes sampaikan bahwa Sudan ini seperti lokomotif bagi negara - negara disekitarnya, peluang pasar perikanan sangat besar hanya saja memang eksportir perlu inisiatif untuk memulai penetrasi pasar Sudan dan sekitarnya,” kata Ishartini.

Selain kerjasama dalam membuka pasar ekspor perikanan Indonesia ke Sudan, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerjasama penguatan kapasitas penjaminan mutu hulu - hilir. Sudan menyatakan keinginannya bekerjasama pelatihan Inspektur Mutu serta manajemen/operasionalisasi sistem inspeksi hulu - hilir perikanan.

Sama seperti Indonesia, Sudan juga memiliki wilayah laut dan tentunya sektor perikanan mereka terus berkembang. Oleh karena itu, pihaknya menyambut positif usulan kerjasama penguatan kapasitas penjaminan mutu sesuai tusi Badan Mutu KKP.

"Tidak berapa lama lagi mereka akan menyampaikan usulan kerjasama secara resmi kemudian kita akan bahas bersama otoritas kompeten disana terkait pembentukan kerjasama,” pungkas Ishartini. (Fhm)

Baca Juga:
Nelayan Wajib Aktifkan VMS: Kunci Keselamatan di Laut dan Akses Pasar Ekspor