pada peta jalan ekonomi biru KKP, kawasan konservasi akan ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2045. Hal ini sejalan dengan komitmen global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework tahun 2022 yang menargetkan 30 persen area laut dilindungi pada tahun 2030.
Penghentian tersebut merupakan bentuk tindakan Paksaan Pemerintah sebagai tindak lanjut hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung dan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Ditjen PSDKP KKP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengaturan pembudidayaan untuk jenis ikan baru dan pengelolaan perikanan tangkap berbasis data pengkajian stok ikan (stock assessment). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Google Asia Pasific dan Google Indonesia memberikan ruang untuk Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang berada di Marine Heritage Gallery (MHG) agar dapat diakses oleh masyarakat melalui laman Google Arts and Culture.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mengamankan tiga orang yang diduga akan melakukan pengeboman ikan di sekitar pantai Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah pada Selasa (14/3/2023).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan regulasi pelaksanaan kebijakan lima ekonomi biru mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga penyusunannya harus mengedepankan sinergi dengan berbagai pihak.
Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Bidang Perekonomian Thasya Pauline menyebutkan tahun 2023 pemerintah akan melakukan intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di 514 kabupaten/kota
Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka peluang bagi generasi muda untuk berwirausaha di sektor kelautan dan perikanan. Melalui program "Penjaringan Minat Wirausaha 2023", akan dipilih 100 orang untuk diberi bekal ilmu dan pendampingan untuk menjadi wirausahawan muda di sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan pola aksi pengawasan dalam mengawal kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) di tahun 2023. Pola aksi tersebut akan fokus pada pengawasan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan pengembangan perikanan budidaya yang ramah lingkungan.
KKP mulai menghitung kerugian negara yang ditimbulkan bersamaan dengan penanganan clean up atau pembersihan tumpahan aspal mentah Kapal MT AASHI yang mencemari Perairan Pulau Nias.
Dalam memungut PNPB Pasca-produksi itu, KKP mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan yang terbit pada 20 Januari 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggenjot hilirisasi perikanan budidaya dalam negeri untuk memperkuat ekspor perikanan ke pasar global. KKP menargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.
