JAKARTA (BeritaTrans.com) – Tahun Anggaran 2020 menjadi situasi yang extra-ordinary karena adanya pandemi Covid-19, namun demikian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil tetap memberikan kontribusi positif di bidang keuangan.

Baca Juga:
Kemenhub Genjot Optimalisasi Tol Laut di Indonesia Timur

"Beberapa capaian Ditjen Perhubungan Laut di Tahun Anggaran 2020 di antaranya berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 95,61% dan untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 107,49%," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Andi Hartono saat memberikan pengarahan pada kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 di  Jakarta, Selasa (12/1//2021).

Di Tahun Anggaran 2020, Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI yang ketujuh kalinya dan hal ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.

Baca Juga:
Masyarakat Sekitar Ikut Padat Karya di Disnav Pontianak 12 Hari

Dia berharap keberhasilan pencapaian penilaian dan opini WTP ini hendaknya tidak membuat cepat berpuas diri. Namun justru harus dijadikan pendorong semangat untuk berbuat lebih baik agar kembali mampu mempertahankan capaian Laporan Keuangan Tahun 2020.

Andi minta kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat melakukan penyesuaian dan peningkatan kecepatan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga:
Tol Laut Trayek T-19 Ramaikan Jalur Niaga Selatan Papua

“Sebagai seorang Pegawai Negeri yang profesional, kita harus betul-betul membenahi tata kelola keuangan maupun barang sehingga kita bisa meminimalisir temuan-temuan aparat pemeriksa intern maupun ekstern dalam hal ini Inspektorat Jenderal maupun BPK-RI,” tegasnya.

Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang pada akhirnya dapat menciptakan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Pada tahun ini, Rekonsiliasi ini dilaksanakan selama 14 hari ini mulai tanggal 11-24 Januari 2020 dan diikuti oleh 637 orang peserta yang berasal dari seluruh Satker se-Indonesia yang terbagi menjadi empat gelombang. (omy)