JAKARTA (BeritaTrans.com) - Ada kabar kurang baik di sektor proyek pembangunan tol, beberapa ruas proyek tol berpotensi terhenti atau tertunda penyelesaiannya. Salah satunya ada Tol Trans Sumatera yang masih minus dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai Rp60 triliun.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian melihat ada dua permasalahan pembangunan jalan tol di tahun ini. Pertama, masih dibutuhkan biaya lahan paling tidak sebesar Rp55 triliun atau Rp13,8 triliun untuk penyelesaian pembangunan jalan tol sampai dengan 2024 mendatang.
Sementara pendanaan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara pada tahun 2021 hanya sebesar Rp5,9 triliun.

Baca Juga:
Kementerian PUPR Percepat Tol Kayu Agung-Palembang-Teluk Betung 111 Km

Kedua, adalah dukungan pemerintah untuk backbone Trans Sumatera sebesar Rp148 triliun dan alternatif sumber pendanaan lain di luar APBN untuk penyelesaian ruas jalan tol sampai 2024, termasuk dengan loan, SBSN, availability payment.

"Tol Trans Sumatera ini tantangan, kita sudah ajukan blue book US$ 3 miliar untuk kita proses loan atau sekitar Rp42 triliun untuk dukungan Trans Sumatera ini. Ini agak unik bangunan hukumnya dulu adalah penugasan kepada Hutama Karya, dukungan negara bukan konstruksi tapi dengan PMN," katanya.

Baca Juga:
Di Jalan Tol Trans Sumatera, Kecelakaan Arus Mudik-Balik 2022 Turun 40 Persen

Menurut Hedy, menjelaskan proyek tol Trans Sumatera ini sesuai Keppres adalah penugasan. Skema penugasan diberikan kepada Hutama Karya yakni membantu bukan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan penyertaan modal negara (PMN).

Nyatanya, setelah dievaluasi ada defisit PMN yang belum dipenuhi. Hedy menjelaskan jika tidak dipenuhi PMN-nya, maka proyek konstruksi yang berjalan itu bisa berhenti.

Baca Juga:
Senin, Arus Balik di Tol Trans Sumatera Masih Berlangsung

"Sampai sekarang sedang berjalan ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sekitar Rp60 triliun. HK tidak dipenuhi PMN-nya proyek konstruksi yang berjalan itu bisa berhenti. Saat ini sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait bagaimana cara menutup kekurangan Rp60 triliun ini bisa dicairkan cepat," imbuhnya

Kementerian PUPR juga sedang melakukan audit terhadap proyek ini. Untuk proyek pembangunan ruas yang sedang tidak berjalan muncul ide dukungan konstruksi yang sebetulnya tidak tercantum dalam keputusan presiden.

Sementara itu, Hedy menjelaskan kebutuhan dana dukungan pemerintah untuk pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah Rp171,8 triliun. Untuk pembangunan 13 ruas jalan tol secara nasional.

Dari target RPJMN Jalan Tol 2020-2024 sendiri ditargetkan pembangunan 40 ruas tol sepanjang 2.537 kilometer. Hedy menjelaskan ini bukan target yang mudah karena, pihaknya membutuhkan biaya tanah Rp 55,2 triliun atau Rp 13,7 triliun per tahun yang dialokasikan dari kementerian keuangan. Di tahun ini hanya dialokasikan Rp 5,93 triliun sehingga sulit untuk melakukan pengadaan tanah.

Saat ini capaian yang telah beroperasi sepanjang 2.342 kilometer. Untuk jalan tol yang masih dalam proses konstruksi atau pembebasan lahan sepanjang 1.500 kilometer.

"Yang sudah kita secure dan dilakukan itu Manado - Bitung, Balikpapan - Samarinda, dan Cisumdawu, evaluasi Cisumdawu masih butuh tambahan Rp 150 miliar ternyata ada potensi longsor yang cukup besar," katanya. (ds/sumber CNBC News Indonesia)