Oleh : Redaksi
Washington (BeritaTrans.com) - Walau tidak lagi menjadi presiden, Donald Trump tidak akan diizinkan lagi memiliki akun di media sosial Twitter. Meskipun nantinya dia mencalonkan diri untuk jabatan publik lain.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Keuangan Twitter Ned Segal dalam wawancara dengan jaringan televisi Amerika Serikat CNBC.
Baca Juga:
Donald Trump Ditahan Terkait Suap Aktris Dewasa
"Kebijakan yang ada adalah sekali kita menutup akun seseorang maka itu akan berlaku selamanya, tidak masalah apakah anda seorang komentator, seorang direktur atau juga mantan pejabat publik," kata Ned Segal.
Twitter menutup akun Donald Trump ketika masih menjadi Presiden Amerika Serikat menyusul kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres Capitol di ibukota Washington DC 6 Januari lalu.
Baca Juga:
Elon Musk Resmi Beli Twitter Seharga Rp634 Triliun
Setelah kerusuhan yang menelan korban lima orang tewas tersebut, Trump menyebut massa yang masuk ke gedung parlemen sebagai "orang-orang yang spesial" dan terus menyampaikan pendapat tidak berdasar mengenai kecurangan selama pemilu.
Facebook dan jaringan media sosial lainnya menutup akun Trump setelah insiden tersebut.
Baca Juga:
Donald Trump: Putin Pintar, Pemimpin NATO Orang-orang Bodoh
Twitter menyebut "adanya risiko penghasutan bagi terjadinya tindak kekerasan" sebagai alasan penutupan akun Twitter milik Trump, selain juga pelanggaran yang dilakukan sebelumnya oleh mantan presiden AS tersebut.
"Kebijakan kami dibuat untuk memastikan pengguna tidak menghasut tindak kekerasan," kata Ned.
"Dan bila ada yang melakukannya, maka kami akan menutup akun mereka dan kebijakan kami tidak mengizinkan mereka kembali lagi."
Selama empat tahun masa jabatannya sebagai presiden, Trump banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan berbagai kebijakan penting, selain untuk menyerang lawan politiknya dan kepentingan kampanye.
Ketika akunnya ditutup pada tanggal 8 Januari lalu, Trump memiliki lebih dari 80 juta pengikut di Twitter.
Kerusuhan di Gedung Kongres Capitol tanggal 6 Januari menyebabkan lima orang tewas.(Reuters: Leah Millis)
Selain itu, nasib Trump sebagai politisi sedang ditentukan oleh sidang pemakzulan untuk kedua kalinya oleh Kongres Amerika Serikat.
Penyelidikan sedang dilakukan terkait tuduhan Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan di Georgia.
Pihak penuntut di Fulton County, Fani Willis telah mengirimkan surat kepada berbagai pihak, termasuk sekretaris negara bagian tersebut, Brad Raffensperger, dan Gubernur Brian Kemp mengenai penyelidikan yang dilakukan.
Dalam surat tertanggal 10 Februari tersebut, Fani meminta sejumlah pejabat untuk menyimpan "semua bukti terkait dengan pemerintahan" yang berhubungan dengan pemilihan umum yang berlangsung 3 November lalu.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Fani merupakan penyelidikan kriminal paling serius terhadap Trump di Georgia setelah muncul rekaman Trump dalam pembicaraan dengan Brad Raffensperger 2 Januari lalu, yang mendesak hasil pemilihan dibatalkan.
Walau nama Trump tidak secara khusus disebut, namun juru bicara Fani mengatakan penyelidikan akan meliputi telepon yang dilakukan Trump tanggal 2 Januari tersebut, di mana ia mendesak Raffensperger untuk "menemukan" suara guna membalikkan keadaan atas kekalahannya terhadap Joe Biden.
Rekaman itu menyebutkan Trump meminta kepada Brad: "Saya hanya mau suara sebanyak 11.780", jumlah suara yang akan membuat Trump akan menang dalam pemilihan untuk Georgia.
Sementara di Gedung Kongres di Washington, Rabu kemarin, sidang pemakzulan Trump menampilkan rekaman kerusuhan 6 Januari yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Yang ditampilkan adalah rekaman adalah tindak kekerasan yang dilakukan massa pendukung Trump yang masuk ke gedung parlemen.
Ini adalah sidang hari kedua pemakzulan terhadap Trump, setelah sehari sebelumnya sidang memutuskan jika termasuk hal yang konstitusional untuk melakukan sidang terhadap Trump, meski ia tidak lagi menjadi presiden Amerika Serikat.
(sumber:abc.net.au)
