TUAPEIJAT (BeritaTrans.com) - Anak Buah Kapal (ABK) antar pulau KLM Nade dan KM Simasin milik Pemda Mentawai menyatakan mogok berlayar karena gaji dan tunjangan mereka sejak Januari 2021 belum dibayar pihak Dinas Perhubungan Mentawai. 

Akibat aksi mogok tersebut kapal antar pulau tunda keberangkatan sekira dua jam tujuan Siberut dan Sikakap pada Selasa, (16/2/2021) Keberangkatan diundur menjadi pukul 10.00 WIB seharusnya rutin berangkat pukul 08.00 WIB. 

Aksi mogok ABK antar pulau tersebut juga membuat para penumpang harus menunggu beberapa jam di atas kapal. 

Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Nababan mengatakan lamanya pencairan gaji ABK tersebut karena ada regulasi baru. 

“Mereka belum menerima gaji sejak januari 2021, tahun sebelumnya gaji mereka itu ke rekeningnya masing-masing, kalau sekarang namanya itu belanja subsidi, artinya masuk ke pihak ketiga dulu baru nanti pihak ketigalah yang menggaji mereka, kita sedang mencari proses pihak ketiga, kita juga mengalami kendala untuk mencari pihak ketiga karena tidak didukung oleh regulasi,” kata Tohap Nababan, Selasa (16/2/2021). 

Dengan pengelolaan kapal oleh pihak ketiga, kata Tohap ada kontribusi kepada Pemda Mentawai. 

“Karena barang kondisinya seperti ini layanan pasti orang tidak mau kita kesulitan sekarang, tunjungannya juga tidak ada di kita, kalau sudah ada pihak ketiga sudah bisa dibayarkan gaji mereka sesuai dengan trayek mereka, sekarang kita tidak bisa bayar karena tidak disubsidi rekeningnya,” kata Tohap. 

Tuntutan ABK itu kata Tohap hal yang wajar, selama ini mereka kerja tidak digaji, “Tentu kita maklumi, kita sedih, belum ada kesepakatan tetapi kita sampaikan kepada mereka untuk bersabar, kalau sudah ada pihak ketiga baru kemudian bisa dibayarkan gaji dan tunjuangan mereka,” kata Tohap. 

Meski kapal antar pulau hari ini sudah diberangkat, belum ada kejelasan pembayaran gaji kepada ABK. “Kita tidak bisa janjikan kapan akan dibayarkan karena mencari pihak ketiga harus kita lelang dulu bukan lewat LPSE, kalau bisa segera paling cepat 1-2 bulan lagi, selama itu gaji ABK tidak bisa dibayar,” kata Tohap. 

Kemungkinan minggu berikutnya atau jadwal kapal antar pulau pekan depan akan terjadi aksi mogok lagi dimana Bahan Bakar Minyak juga sudah menipis. 

“Kalau minggu depan juga bisa kemungkinan mogok lagi, karena BBM yang kita pakai yang kita hemat-hemat dari 2020,” katanya. 

Kebutuhan BBM kapal untuk sekali jalan mencapai 2,5 ton. “Untuk Kapal Nade per trip sampai 1,8 ton, simasin 800 liter, simatalu 400 liter, persediaan tidak ada, itu minyak tahun lalu yang masih kita hemat-hemat  itu resiko yang saya ambil demi layanan masyarakat,” katanya. 

Alasan keterbatasan BBM, kata Tohap bertolak belakang fakta bahwa adanya rombongan Sekda Mentawai yang menggunakan kapal antar pulau ke Sikabaluan pada Sabtu, (13/2/2021) membawa rombongan untuk menghadiri pesta di Siberut Utara, namun Tohap menjawab bahwa kapal itu disewa oleh rombongan Sekda Mentawai dengan inisiatif membeli BBM sendiri. 

“Kapal yang berangkat kemaren itu peminjaman kapal, saya siap disalahkan untuk itu, saya bilang minyak tidak ada tetapi mereka mengisi minyak sendiri, kalau ada masyarakat yang pinjam bisa dan oke-oke saja, kalau untuk kebutuhan pesta ya, itu bisa saja kalau dipinjam, kalau gaji ABK itu sama tahulah, merekalah yang tahu,” ujar Tohap. 

Kemudian ditanya soal pihak ketiga yang akan bahwa wacana Perusda yang akan mengelola kapal antar pulau Tohap mengatakan tak yakin bisa dikerjakan Perusda karena tidak memiliki izin layar nasional. 

“Jujur kalau perusda itu tidak bisa atau tidak mampu, kita menugaskan layanan angkutan laut yang sudah memiliki izin layar, perusda belum memiliki izin layar nasional, tapi kalau mereka punya izin siapa saja bisa,” katanya. 

Solusi pilihan kata Tohap untuk ke depan agar kapal antar pulau tetap beroperasi dan operasional ABK lancar akan diupayakan dengan cara peminjaman dana. “Solusinya kita akan upayakan peminjaman,” katanya. (fhm/sumber:mentawaikita.com)