JAKARTA (BeritaTrans.com) - Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pertama menyusul adanya penetapan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menjelaskan, pembentukan BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.05/2021 tentang Penetapan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada 15 Februari 2021.

Baca Juga:
Kemenhub Pastikan Aktivitas di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Tetap Berjalan Lancar

"Selamat dan apresiasi kepada kita semua yang telah bekerja keras dan berhasil melahirkan BLU. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga bisa menambah kesejahteraan bagi pegawai," jelas Dirjen Agus di Jakarta, Kamis (18/2/2021). 

Sebagai BLU, nantinya BKKP kata dia, bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan dan pengusahaan aset- asetnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat maritim.

Baca Juga:
Ditjen Hubla: Angkut 18 Penumpang, Kapal Boat Terbalik di Selat Sipora Kepulauan Mentawai

Dengan pengusahaan aset ini, diharapkan BKKP bisa mendapatkan pendanaan yang digunakan membiayai proses jalannya roda organisasi dan ke depan tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk menutup biaya operasi.

"Ke depan, kita juga akan terus mendorong UPT Ditjen Perhubungan Laut untuk dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ucap dia. 

Baca Juga:
Kemenhub Teken 2 Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan

Layanan yang dilaksanakan oleh Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) maupun Distrik Navigasi menurunya, akan menjadi potensi sebagai BLU. 

"Kita mendorong lahirnya BLU lainnya di Ditjen Perhubungan Laut,” kata Dirjen Agus.

Sebagai informasi, BKKP adalah salah satu UPT Ditjen Hubla, di mana saat ini ada 296 UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun tugas utama BKKP adalah melaksanakan pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran serta pengujian lingkungan kerja pelayaran. (omy)