Oleh : Fahmi
Ilustrasi kapal oleng.
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kecelakaan yang dialami tiga kapal Indonesia yakni MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu di perairan Batu Berhenti, Provinsi Kepulauan Riau kini menjadi perhatian Indonesia.
Sebab itu, salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah dengan mengefektifkannya pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service).
Baca Juga:
Beri Layanan Kesehatan Terbaik bagi Pelaut, Ditjen Hubla Gelar Bimtek Diikuti 60 Dokter
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jumat (26/2/2021) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf ahli Menteri Bidang Hukum Laut Okto Irianto.
"Hari ini kita bahas jaminan keamanan dan keselamatan kapal di Selat Malaka dan Singapura, khususnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan pemanduan demi mengurangi risiko kecelakaan," ujarnya, dalam keterangan resmi, dikutip Ahad (28/2/2021).
Secara detil rakor membahas mengenai kerja sama pengelolaan Selat Malaka dan Singapura, regulasi, penyelenggaraan kenavigasian, serta rekomendasi peningkatan kualitas layanan pandu kapal.
Hadir dalam Rakor tersebut Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio, Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono.
Hadir pula Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, pejabat Unit-unit Pelaksana Teknis Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala Staf dan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada I TNI AL, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Pusat Hidro-oseanografi TNI AL, dan PT Pelindo I (Persero).
"Kecelakaan yang dialami MV. Shahraz, MV. Samudra Sakti I, dan MV. Tina I yang terjadi sepanjang tahun lalu (kapal kandas) perlu menjadi perhatian Indonesia sebagai negara berdaulat. Jaminan keselamatan navigasi bagi kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim adalah salah satu bentuk perwujudan kedaulatan Indonesia," ujar Penasehat Khusus Menko Bidang Hankam Maritim Marsetio dalam rakor.
Diplomat Muda dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rama Kurniawan mengatakan bahwa keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura selama ini dikelola melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Kerja sama ini dilakukan melalui Kelompok Ahli Teknis Tiga Negara (Tripartite Technical Expert Group/TTEG). Kelompok ahli ini telah terbangun sejak 1977.
"Sejak 2007, pola kerja sama diperkuat dengan adanya Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism/CM) yang mempertemukan tiga negara pantai tersebut dengan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) dan anggota komunitas maritim dunia lainnya," tambahnya.
Kemenko yang dipimpin oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan ini menyatakan salah satu bentuk upaya meningkatkan keselamatan pelayaran khususnya di wilayah Selat Malaka dan Singapura adalah pelayanan lalu lintas kapal/VTS (Vessel Traffic Service).
Layanan VTS yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi, dan perlindungan lingkungan, melalui pemantauan lalu lintas dan interaksi dengan kapal menggunakan sarana teknologi digital dan perangkat radio.
Mengenai hal ini, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan yang mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa Indonesia tengah menyusun Kertas Informasi mengenai VTS Batam dan VTS Dumai untuk memperkenalkan secara resmi dua VTS Indonesia ini ke Organisasi Maritim Internasional/IMO.
Sebelumnya, fasilitas layanan VTS tersebut telah diperkenalkan ke Singapura dan Malaysia melalui Tripartite Technical Expert Group (TTEG) sejak tahun 2018.
Lebih jauh, perwakilan dari TNI AL menyampaikan bahwa operasi yang terus dijalankan TNI dan militer Malaysia, Singapura, dan Thailand sejak 2004 telah berhasil menurunkan gangguan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk maraknya kasus perompakan kapal yang sempat terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Demi meningkatkan kesuksesan ini, TNI AL menyampaikan beberapa masukan langkah penting untuk memperkuat kerangka legal kerja sama serta sinergi di lapangan, baik dengan otoritas negara tetangga maupun antar instansi di Indonesia.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Vessel Traffic Service (VTS) Batam yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Marves Nanang Widiyatmojo "VTS Dumai dan VTS Batam punya lokasi strategis untuk memantau lalu lintas pelayaran di sepanjang Selat Malaka dan Selat Singapura.
Sarana prasarana dan sumber daya manusia di dua VTS ini harus terus ditingkatkan, sehingga dapat turut menjalankan fungsi keselamatan pelayaran internasional," ujarnya disela-sela kunjungan.
Sementara ini, Direktur Navigasi Pelayaran Kemenhub Hengki Angkasawan menambahkan, kewenangan mengawasi lalu lintas kapal yang melalui dua selat tersebut dipegang oleh tiga VTS yang dikelola Malaysia dan Singapura. Padahal, dalam sehari rata-rata ada 100-an kapal yang melintas di wilayah Batam.
Untuk memanfaatkan VTS Indonesia dalam keselamatan pelayaran, Asdep Nanang menegaskan, "Kemenko Marves akan mengawal percepatan usulan pemanfaatan VTS Batam dan VTS Dumai untuk pemantauan lalu lintas Selat Malaka dan Singapura ke Sidang Komite Keselamatan Maritim/MSC IMO di tahun 2022."
Bila usulan ini dapat diterima oleh IMO, lanjutnya, maka Indonesia dapat lebih memegang peranan dalam pengelolaan keselamatan di Selat Malaka dan Singapura.
Menurut Asdep Nanang, pelayaran internasional melalui Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu urat nadi utama perekonomian global. Selain meningkatkan keamanan dan keselamatan, pada masa mendatang diharapkan pelabuhan dan perusahaan-perusahaan bisa meningkatkan frekuensi dan kualitas pelayanan terhadap kapal.
"Kita tinjau kondisi yang ada, bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih optimal memberikan layanan untuk pelayaran internasional," tutupnya. (Fh/sumber:CNBCIndonesia)
