JAKARTA (BeritaTrans.com) - Calon pengantin di Indonesia diupayakan mendapatkan percepatan implementasi program Kartu Prakerja. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan munculnya keluarga miskin baru di Indonesia.

"Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru," kata Sesmenko PMK, YB Satya Sananugraha, dikutip dari laman resmi KemenkoPMK, Kamis (4/3/2021).

Sebagai awal, bisa dilakukan pilot project di sebuah daerah misalnya dengan tingkat kemiskinan atau angka pengangguran yang tinggi terkena dampak Covid-19. Daerah itu juga belum terjangkau bantuan pemerintah sebelumnya.

Integrasi data calon pengantin juga harus dilakukan pada lintas kementerian yakni Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu dia mengatakan jika diperlukan diadakan peraturan legalnya seperti Perpelres, Permen atau surat edaran bersama.

"Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait Kartu Prakerja bagi catin bisa segera diimpelentasikan," ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda KemenkoPMK, Femmy Eka Kartika berharap program ini untuk calon pengantin perempuan tidak melahirkan generasi stunting untuk masa depan.

Menurutnya dengan ekonomi baik ditambah anak yang mendapatkan nutrisi baik bisa tumbuh jadi sumber daya manusia berkualitas.

"Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah," kata Femmy.

Sebagai informasi total kuota pada semester I untuk Kartu Prakerja sebanyak 2,7 juta orang dengan anggaran Rp10 triliun. Untuk tahun ini terdapat peraturan maksimal dua orang dalam satu KK sebagai penerima program ini. (ds/sumber CNBC News Indonesia)