Oleh : Redaksi
FOTO: EPA
Paris (BeritaTrans.com) - Ibu kota Paris, Prancis, bersiap kembali menerapkan karantina wilayah (lockdown) selama sebulan saat negara itu dikhawatirkan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid.
Tak hanya Paris, 15 wilayah administratif tingkat dua (département) di negara itu juga menerapkan kebijakan yang sama mulai Jumat dini hari waktu setempat. Langkah-langkah ini tidak akan seketat lockdown sebelumnya, ungkap Perdana Menteri Jean Castex, karena masyarakat kali ini boleh olahraga di luar.
Prancis telah mencatat lebih dari 35.000 kasus baru penularan Covid dalam 24 jam terakhir.
Castex mengatakan bahwa penularan "gelombang ketiga" ini tampaknya semakin mungkin terjadi.
Situasi di Paris saat ini tergolong mengkhawatirkan, di mana 1.200 orang masuk perawatan intensif, lebih banyak saat puncak gelombang kedua penularan pada November lalu, ungkap Menteri Kesehatan Olivier Veran.
Dengan lockdown baru ini, kegiatan bisnis non-esensial terpaksa tutup, namun sekolah tetap buka. Masyarakat tetap boleh olahraga di luar rumah sampai sejauh 10 km, namun tidak boleh pergi ke luar kota kecuali punya alasan genting. Mereka yang tinggal di wilayah yang terkena lockdown harus mengisi formulir bila terpaksa bepergian.
Jam malam di penjuru Prancis masih berlaku. Namun, dimulai lebih mundur sejam menjadi pukul 19.00 waktu setempat, mengingat durasi waktu di siang hari jadi lebih panjang.
Kekhawatiran adanya gelombang ketiga itu muncul setelah pemerintah Prancis menghadapi kritik atas lambannya program vaksinasi.
Mulai Jumat ini, Prancis akan melanjutkan imunisasi dengan vaksin AstraZeneca setelah Badan Regulator Obat-obatan Uni Eropa (EMA) mengumumkan bahwa vaksin itu aman digunakan. PM Castex menyatakan akan langsung menerima vaksin itu untuk membuktikan keamanannya.
Prancis sebelumnya menunda pakai vaksin Astrazeneca setelah muncul sejumlah kasus pembekuan darah yang dialami penerimanya. Survei yang digelar, bersamaan dengan pengumuman penangguhan itu, mengungkapkan hanya 20 warga Prancis yang percaya dengan vaksin AstraZeneca.
SUMBER GAMBAR,EPA
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kegagalan membagikan vaksin secara merata memperdalam ketidaksetaraan global.
Sebelumnya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, meminta Eropa dan Amerika Serikat segera mengirim 5% pasokan vaksin Covid-19 yang mereka miliki ke negara-negara berkembang.
Macron berkata pada Financial Times bahwa kegagalan membagikan vaksin secara merata telah memperparah ketidaksetaraan global.
Sejauh ini sebagian besar vaksinasi telah dilakukan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi.
Macron mengusulkan rencananya untuk mengatasi ketidakseimbangan vaksinasi menjelang pertemuan puncak virtual para pemimpin dunia G7 pada hari Jumat (19/02).
Adapun Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan janji pemberian dana sebesar US$4 miliar, atau setara Rp56,4 triliun untuk skema berbagi vaksin global, yang dikenal sebagai Covax.
Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson - yang akan memimpin pertemuan itu - diharapkan akan mendedikasikan kelebihan dosis yang dimiliki negaranya untuk Covax.
Hingga saat ini, setidaknya 110 juta orang telah terinfeksi virus di seluruh dunia dan lebih dari 2,4 juta meninggal dunia, menurut data dari Universitas Johnd Hopkins.
SUMBER GAMBAR,PA MEDIA
"Kita tidak serta merta berbicara tentang miliar dosis, atau miliaran dan miliaran euro, " kata Macron kepada FT.
"Ini lebih tentang dengan cepat mengalokasikan 4-5% dari dosis yang kita miliki.
"Ini tidak akan mengubah kampanye vaksinasi kita, tapi masing-masing negara menyisihkan sebagian kecil dari dosis yang diperlukan bagi puluhan juta dari mereka, dengan sangat cepat, sehingga orang-orang dengan cepat melihatnya terjadi."
SUMBER GAMBAR,EPA
Glendy Rivero menjadi dokter pertama di Venezuela yang mendapat suntikan vaksin Sputnik V buatan Rusia pada Kamis (19/02).
Macron menyebut Kanselir Jerman Angela Merkel mendukung inisiatif berbagi vaksin Eropa, seraya menambahkan ia berharap mendapat dukungan dari AS.
Dengan belum adanya skema seperti itu saat ini, China dan Rusia mengisi celah tersebut, "membuka jalan bagi perang pengaruh atas vaksin", kata Macron.
Pada Rabu, Sekjen PBB António Guterres mencela distribusi global vaksin Covid-19 yang "sangat tidak merata dan tidak adil".
Ia mengatakan baru 10 negara yang sudah memberikan 75% dari semua vaksinasi di seluruh dunia, sementara 130 negara belum menerima satu dosis pun.
Negara yang lebih kaya dituduh menimbun vaksin dengan mengorbankan negara yang lebih miskin.
Beberapa negara berpenghasilan tinggi, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan dosis yang cukup untuk memvaksinasi populasi mereka lebih dari satu kali.
Pakar kesehatan mengatakan bahwa, kecuali vaksin dibagikan secara lebih merata, mungkin butuh waktu bertahun-tahun hinga akhirnya irus Corona dikendalikan di tingkat global.
Tetapi pada pertemuan virtual G7 minggu ini - kelompok yang terdiri dari tujuh negara dengan ekonomi yang kuat - para pemimpin dunia diharapkan mengakui defisit vaksin antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan rencah.
Dalam pidatonya di pertemuan virtual G7 nanti, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson disebut akan mengumumkan untuk menyisihkan sebagian besar kelebihan pasokan vaksin Inggris ke negara-negara miskin.
Keputusan tentang kapan dan berapa banyak surplus akan didistribusikan akan dilakukan di akhir tahun.
Inggris telah memesan lebih dari 400 juta dosis berbagai vaksin Covid-19, yang kemungkinan akan tersisa setelah semua orang dewasa divaksinasi.
SUMBER GAMBAR,PA MEDIA
Boris Johnson telah mendesak negara terkemuka dunia untuk mendukung upaya mendistribusikan vaksin ke negara-negara miskin
Sumber di pemerintah Inggris mengatakan lebih dari setengah dosis berlebih akan masuk ke Covax, sebuah inisiatif PBB yang dimaksudkan untuk memastikan akses yang adil ke vaksin virus corona.
Pemerintah Inggris juga menyumbangkan £548 juta, atau sekitar Rp9 triliun, untuk skema tersebut.
Hampir 17 juta orang sekarang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin di Inggris, dengan 573.724 di antaranya telah menerima dua dosis.
Johnson disebut akan menggunakan posisinya sebagai ketua G7 untuk mendorong kelompok tersebut agar merespons lebih baik terhadap penyakit menular di masa depan.
(sumber:bbcindonesia.com)
