BANDUNG (BeritaTrans.com) - Rencana kerja sama Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Provinsi Chungcheongnam, Korea Selatan  sudah mendapatkan persetujuan DPRD Jabar.

Persetujuan tersebut didapatkan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Tahun 2020/2021 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2021/2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri harus mendapatkan persetujuan  DPRD.

Agenda hari ini salah satunya adalah persetujuan bersama Gubernur dan DPRD terhadap rencana kerja sama pemerintah luar negeri antara Jawa Barat dengan Chungcheongnam Korea Selatan,  kata gubernur, Sabtu (28/8/2021).

Setelah mendapatkan persetujuan, Pemda Provinsi Jabar akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait rencana kerja sama.

Kemudian usulan itu akan ditindaklanjuti dalam rapat antar Kementerian/Lembaga di lingkungan pemerintah pusat.

Menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan tujuh peluang ekonomi baru dalam kerja sama dengan Chungcheongnam.

Salah satunya, peluang peningkatan investasi dan perdagangan. Apalagi Jabar -Chungcheongnam menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di masing-masing negara.

Dalam konteks hubungan dengan Republik Korea, Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan untuk senantiasa meningkatan volume perdagangan dan investasi.

Hal tersebut tertuang dalam perjanjian Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditandatangani Menteri Perdagangan Indonesia bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan,  Desember 2020.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan kerja sama mengenai ekonomi transportasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam kerja sama tersebut, akan ada poin terkait percepatan pembangunan infrastruktur transportasi.

Tidak hanya berpotensi meningkatkan perdagangan dan investasi di dua daerah juga percepatan pembangunan infrastruktur transportasi.

Salah satunya memproduksi kendaraan-kendaraan listrik Korea datang dari sana. Kemudian pelestarian lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

Kang Emil  menambahkan, kerja sama tersebut meliputi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu contohnya adalah pengembangan SDM di bidang olahraga.

Chungcheongnam merupakan salah satu daerah yang kuat dan terkenal dalam melahirkan dan melatih atlet-atlet Olimpiade.

"Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia salah satunya provinsi ini kuat dalam melatih Atlet Olimpiade. Jadi teknik-tekniknya sedang kita pelajari. Mudah-mudahan PON Papua sebentar lagi kita bisa mempertahankan Juara Umum," katanya.

Itulah beberapa program Capacity Building bersama Pemerintah Republik Korea dalam draft rencana kerja juga meliputi ekonomi pariwisata pembangunan berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Taryani)