KABUL (BeritaTrans.com) - Tiga pekan setelah mengambil alih kekuasaan Afghanistan, Taliban akhirnya mengumumkan pemerintahan interim mereka pada Selasa (7/9). Posisi kepala pemerintahan atau perdana menteri dipegang Mullah Mohammed Hasan Akhund, tokoh senior Taliban.

Mullah Akhund telah lama menjabat sebagai kepala dewan pimpinan Taliban Rebhari Shura, atau yang biasa disebut sebagai Quetta Shura. 

Quetta Shura adalah dewan Taliban yang dibentuk setelah Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Taliban pada tahun 2001 silam.

Para pengamat melihat Akhund sebagai tokoh politik ketimbang tokoh keagamaan dalam organisasi Taliban. Posisi Akhund dalam Quetta Shura juga memberikannya kendali pada urusan militer Taliban.

Pada pemerintahan Taliban sebelumnya (1996-2001), Akhund menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Afghanistan dan kemudian Wakil Perdana Menteri. 

Keterlibatan Mullah Akhund dalam pemerintahan serta aktivitas Taliban itulah menyebabkan dirinya dicantumkan ke dalam daftar hitam PBB.

Mullah Akhund mampu memperoleh jabatan tinggi dalam dewan pimpinan Taliban akibat kedekatannya dengan pendiri sekaligus pemimpin agung pertama Taliban, Mullah Omar.

Laporan PBB mendeskripsikan Mullah Akhund sebagai “kolega dan penasihat politik” Mullah Omar semasa hidupnya. 

Selain itu, dia juga disebut sebagai komandan Taliban yang paling berpengaruh.

Tak diketahui usia dari Mullah Akhund, tetapi salah satu laporan Uni Eropa menyebut usia Akhund adalah 76 tahun. 

Menurut seorang pejabat Taliban, di jajaran pimpinan senior Taliban, Akhund merupakan tokoh yang berusia paling tua.

Mullah Akhund sangat dihormati dalam organisasi Taliban, termasuk oleh pemimpin agung Hibatullah Akhundzada sendiri.

Sama seperti para pimpinan Taliban lainnya, Akhund berasal dari Provinsi Kandahar, Afghanistan. Dia datang dari etnis Pashtun dan merupakan keturunan dari Ahmad Shah Durrani, pendiri Afghanistan era modern (tahun 1700-an).

Kini, dalam pemerintahan baru Afghanistan, Mullah Akhund memegang posisi sebagai Penjabat Perdana Menteri Afghanistan, dengan Mullah Abdul Ghani Baradar sebagai wakilnya.

Penunjukan Mullah Akhund dan pengumuman pemerintahan interim ini merupakan langkah penting dalam pembentukan pemerintahan permanen Taliban. 

Pemerintahan baru ini tak sepenuhnya sejalan dengan janji "pembentukan pemerintahan inklusif", mengingat para menteri kabinet yang diumumkan pada Selasa (7/9) seluruhnya merupakan pejabat tinggi Taliban. (ds/sumber Kumparan.com)