Oleh : Fahmi
Nelayan melihat kapal perang China yang berkeliaran di laut Natuna pada Senin (13/9/2021).
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.
"Situasi di LNU tetap aman terkendali saat ini nelayan tidak perlu kahwatir serta dapat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya," ujar Aan Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).
Baca Juga:
Jadwal Kapal Pelni KM Bukit Raya Natuna-Jakarta-Surabaya-Pontianak pada Maret 2024
Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, tidak memungkirin banyak kapal asing di Laut Natuna Utara. Wisnu mengatakan hal ini karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.
"Di Laut Natuna Utara memang banyak kapal asing karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka," ujar Wisnu.
Baca Juga:
SPSL Jaga Keberlanjutan Lingkungan dan Berdayakan Masyarakat Lewat Program Teman Nelayan
Wisnu juga menjelaskan pernyataan yang menuturkan adanya ribuan kapal di Laut Natuna Utara. Disebutkan hal ini tidak dalam waktu yang berdekatan dan mencakup laut China Selatan.
"Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan," ujar Wisnu.
Baca Juga:
Pakai Kapal Perang, TNI AL Distribusi Logistik Pemilu ke Daerah Terpencil
Wisnu mengatakan Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam. Disebutkan dalam situasi di wilayah perbatasan tidak hanya memerlukan kehadiran aparat namun juga pelaku ekonomi.
"Dalam rekomendasi Bakamla, untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian," kata Wisnu.
"Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut, salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di LNU," sambungnya.(fhm/sumber:detik)
