19 Pejabat Pemeriksa Kapal Asing Dikukuhkan

  • Oleh : Naomy

Jum'at, 08/Okt/2021 14:18 WIB
Pelantikan 19 PSCO Pelantikan 19 PSCO


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Sebanyak 19 Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (Port State Control Officer/PSCO) dikukuhkan Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuaan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

Hal itu dilakukan guna meningkatkan dan memperkuat pengawasan kapal asing.

Baca Juga:
Pelabuhan Utama dan Pengumpan Dimanfaatkan untuk Tunjang Program Tol Laut

 mengukuhkan sebanyak 19 orang pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing atau  Pengukuhan berlangsung di Jakarta.

Direktur KPLP, Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki posisi yang sangat strategis dalam peran transportasi laut di dunia dan menjadi hal mutlak yang tidak bisa dihindari.

Baca Juga:
Wujudkan Laut Bersih, Indonesia Gandeng Negara-Negara di Kawasan Asia-Pasifik

"Ini akan berdampak pada banyaknya kapal asing yang akan menyinggahi atau beroperasi di pelabuhan indonesia," ujar Ahmad, Jumat (8/10/2021).  
 
Untuk memastikan kapal asing tersebut menerapkan prinsip keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim selama melaksanakan kegiatan/operasional di pelabuhan dan untuk membuktikan eksistensi pemerintah Indonesia sebagai negara yang memiliki yuridiksi di pelabuhan (Port State), maka diperlukan pengawasan terhadap kapal asing secara intensif oleh pejabat berwenang di pelabuhan.

Ahmad mengingatkan, saat ini berdasarkan laporan tahunan (annual report) 2020 Tokyo MoU, Indonesia telah masuk kedalam daftar putih (white list). Capaian ini tak lepas dari peran para PSCO.

Baca Juga:
Jangan Sampai Terlewat, Online FGD Perlindungan Lingkungan Maritim, Besok

“Hal ini merupakan sebuah prestasi yang boleh kita banggakan, tapi janganlah kita berpuas diri, masih ada pekerjaan rumah yang tidak kalah beratnya, yaitu mempertahankan white list tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO) yang dikukuhkan.

“Semoga hal ini dapat dijadikan momentum kejayaan maritim Indonesia guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran telah mengamanatkan bahwa syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan, ditambah dengan IMO resolution A.1138 (31) tentang procedures for port state control dan perjanjian bersama port state control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia di tahun 1993, menjelaskan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO).
 
Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM.119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing serta dilaksanakannya pengukuhan pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing sebagaimana amanat peraturan menteri tersebut, maka legalitas dan panduan PSCO Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, peran dan kewenangan menjadi jelas dalam melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing.
 
Ahmad juga mengungkapkan bahwa usulan pembentukan jabatan fungsional PSCO kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disetujui dengan rekomendasi penggabungan bersama pengusulan jabatan fungsional marine inspector sehingga menjadi satu jabatan fungsional dengan nomenklatur baru yaitu inspector kelaiklautan kapal dimana jenjang yg disetujui sampai tingkat Utama.

“Semoga dengan persetujuan tersebut diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para PSCO untuk melaksanakan tugas semakin profesional, independen dan berintegritas,” pungkasnya. (omy)