BATAM (BeritaTrans.com) – Komisi V DPR RI melakukan kunker ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap progres pembangunan Jembatan Batam-Bintan.  

Pembangunan Jembatan Batam-Bintan diharapkan meningkatkan pergerakan orang, barang, dan jasa antara Pulau Batam-Bintan, pemerataan perekonomian antara dua pulau.

Selain itu, menjadi akses penyaluran air baku, listrik, gas, jaringan utilitas lainnya antara kedua pulau, serta membuka peluang investasi baru di Pulau Bintan.

"Kunjungan Kerja Komisi V DPR kali ini dalam rangka peninjauan sarana prasarana infrastruktur Kementerian PUPR di Kepri dan berkaitan usulan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Ridwan Bae mendorong semua pihak agar mendukung percepatan pembangunan Jembatan Batam-Bintan agar dapat berjalan dan terselesaikan sesuai perencanaan.

Sehingga mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya yang diharapkan dapat meningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Komisi V DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat menghadirkan Kementerian PUPR, Gubernur bersama bupati/wali kota dan pihak lainnya di Jakarta setelah masa reses pada akhir Oktober 2021.

Gubernur Kepri,  Ansar Ahmad mengatakan Presiden RI Joko Widodo menyambut baik pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Selain itu juga telah dilakukan rapat bersama Menteri PUPR dan beberapa pejabat terkait untuk menindaklanjuti pembangunan jembatan tersebut.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahaan telah mengkaji teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Direktur Pelaksaanan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini mengatakan pembangunan jembatan tersebut menggunakan 2 skema pembiayaan yaitu dengan dukungan pemerintah dan dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Pembangunan Jembatan Batam-Bintan dinilai dapat mempercepat pemerataan pembangunan antara kedua pulau,” katanya.

Terdapat dua paket pekerjaan yakni pekerjaan jalan dan pekerjaan jembatan. Sehingga akan membentuk satu kesatuan jalan tol yang menghubungkan Pulau Batam-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Buau-Pulau Bintan.

Total panjang keseluruhan 14,74 km yang terdiri dari panjang jalan 7,06 km dan panjang jembatan 7,68 km, kata Reni.

Dijelaskan ruas yang berasal dari biaya dukungan pemerintah yaitu Jalan di sisi Batam (1.640 m), Jembatan Batam-Tanjung Suluh (2.214 m), Jalan di Tanjung Saluh (3.000 m) dengan total biaya Rp3,34 Triliun.

Adapun ruas dari dukungam KPBU yaitu Pendekat di Tanjung Saluh (350 m), Jembatan Tanjung Saluh-Bintan (5.560 m), dan Jalan di Bintan (2.074 m) dengan total biaya Rp9,78 Triliun.

Saat ini status penyiapan lelang investasi Jembatan Batam-Bintan telah dilakukan studi kelayakan, design, market sounding, market consultation, penetapan lokasi, dokumen KA-ANDAL, dan dokumen lelang.

Kemudian sedang dilakukan proses SF Penjaminan dan penyampaian Readliness Criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Status penyiapan MoU Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kepri telah dilakukan proses sirkuler yang telah diparaf oleh Pejabat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahaan, Ditjen Bina Marga, BPJT, dan Setjen Kementerian PUPR.

Selanjutnya sedang dilakukan finalisasi yang ditargetkan untuk ditandatangani pada Oktober 2021.

Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut para Anggota Komisi V DPR RI, perwakilan pemerintah provinsi dan daerah Kepulauan Riau, perwakilan pemerintah Otorita Batam.

Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air,  Eko Winar Irianto. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Air Baku dan Air Tanah,  Feriyanto Pawenrusi. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, Tuti Sutiarsih.

Selain itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau,  Faizal. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau,  Albert Reinaldo. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III,  Zubaidi. (Taryani)