JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan dibiayai sebagian dengan APBN. Proyek ini juga ada permasalahan pembengkakan biaya proyek yang besar mencapai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 22 triliun (kurs Rp 14.100/US$), dianggap akan membebani belanja pemerintah tahun depan.

Sebelumnya proyek ini dibiayai oleh badan usaha yang mengerjakan yakni konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan kepemilikan China yang berasal dari Beijing Yawan. Namun pemerintah memutuskan akan menyuntik anggaran kepada proyek ini melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT KAI Indonesia yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium.

Baca Juga:
Whoosh Angkut Lebih dari 200 Ribu Penumpang di Angkutan Lebaran Perdana 2024

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan awalnya proyek ini memang disepakati dengan skema business to business (B2B) termasuk pengadaan tanah. Dana pembangunan semua berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.

"Untuk pengadaan tanah itu sudah mencapai Rp 15 triliun yang diinvestasikan, itu bukan angka kecil. Jadi saya kira ini bukan masalah pemerintah tidak konsisten (awalnya janji tak pakai APBN), tapi ini penting untuk pengembangan wilayah Jakarta dan Bandung di masa depan," katanya dalam Evening Up, CNBC Indonesia, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga:
Hujan Angin di Stasiun Tegalluar Sebabkan Cipratan Air Masuk ke Pintu Kereta Whoosh saat Penumpang Naik

Selain itu Jodi juga menjelaskan alasan dibalik proyek ini membengkak, karena proyek ini sangat sulit dikerjakan. Serta ada hal yang di luar perkiraan awal, terutama karena kondisi geografis wilayah Jawa Barat.

"Contoh ada satu tunnel yang mendekat ke arah Bandung, di dalam itu ada batu yang tidak bisa dibor jadi harus di blasting (peledakan) ini makanya terjadi pembengkakan biaya," katanya.

Baca Juga:
Penumpang Whoosh pada Hari Raya Idulfitri Meningkat 30 Persen

Selain itu dia juga membeberkan alasan negara yang akhirnya masuk dalam pembiayaan proyek ini, karena BUMN yang tergabung dalam konsorsium mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi.

"Sehingga kami dari pemerintah, karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) maka harus kita dukung," katanya.

Dia menjelaskan uang negara masuk melalui PT KAI Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium, menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Karena pemerintah masih beranggapan proyek ini memiliki nilai keuntungan ekonomi yang besar.

"Jadi kita tidak hanya melihat financial return atau IRR, tapi economic benefit yang kita lihat akan signifikan. Kalau negara masuk menurut kami itu diperbolehkan, dan sudah diakomodasi dari Perpres, yang paling penting adalah struktur governance. Makanya harus ada proses audit," katanya. (dn/sumber: cnbcindonesia.com)