Cegah Banjir di Kota Bekasi, Pemda Jabar Akan Lakukan Langkah Ini

  • Oleh : Taryani

Selasa, 09/Nov/2021 08:08 WIB
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau kawasan Kali Cakung. (Ist.) Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau kawasan Kali Cakung. (Ist.)

KOTA BEKASI (BeritaTrans.com) - Wakil Gubernur Jawa Barat,  Uu Ruzhanul Ulum menyatakan Pemda Provinsi Jawa Barat akan melakukan sejumlah upaya guna mengatasi meluapnya Kali Cakung yang menyebabkan banjir di Kota Bekasi.

Upaya pertama yang akan segera dilakukan adalah membuat embung untuk menampung  air hujan guna mengurangi dampak musim penghujan di Kota Bekasi.

Lahan yang dibidik sudah ada,  yakni milik sebuah perusahaan. Pemda Provinsi Jabar bersama Pemda Kota Bekasi dan BBWS akan melobi perusahaan tersebut.

“Maksudnya akan membeli tanah untuk bikin embung,” katanya saat meninjau Kali Cakung di kawasan Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis (4/11/2021).

Peninjauan Wagub Jabar ke Kali Cakung dimaksudkan  guna memastikan penyebab banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah dan sekitarnya.

Wagub Uu mengatakan,  Pemda Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kota Bekasi, Balai Besar Wilayah Sungai, dan Dinas Sumber Daya Air.

Langkah lainnya yang akan segera dilakukan Pemda Provinsi Jawa Barat agar air Kali Cakung tidak meluap lagi. Antara lain  menjebol tanggul Kali Cakung yang letaknya di tikungan.

Wagub menyatakan Alhamdulillah, karena  beberapa tanah yang semula dianggap menghalangi laju air Kali Cakung sudah dibebaskan Pemda Kota Bekasi.

Menurut Wagub Uu, bangunan di atas tanah 93 meter tersebut pada awalnya belum memiliki sertifikat sehingga pemda belum boleh membayar.

Namun saat ini sertifikat sudah keluar maka akan segera dieksekusi. Kebijakan harus ada tahapannya sesuai dengan payung hukumnya.

Langkah selanjutnya, mengeruk Kali Cakung yang akan dilakukan balai besar wilayah sungai (BBWS). Kemudian tanggul ditinggikan sesuai rekomendasi tahun sebelumnya.

Wagub mengimbau bupati/wali kota segera mengaktifkan para relawan bencana seperti Tagana memasuki musim hujan ini. Kemudian agar APBD kota/kabupaten menambah pos Biaya Tidak Terduga (BTT).

“BTT jangan dinihilkan meskipun ada refocusing APBD karena COVID-19,” ujarnya. (tr)