JAKARTA (BeritaTrans.com) - Sebuah kesepakatan yang bertujuan mencegah perubahan iklim yang berbahaya telah dicapai pada KTT Iklim COP26 di Glasgow, Inggris. 

Pakta Iklim Glasgow adalah kesepakatan iklim pertama yang secara eksplisit berencana mengurangi batu bara, bahan bakar fosil terburuk penyebab emisi gas rumah kaca. 

Baca Juga:
Garuda Indonesia Group Dukung Upaya Pengurangan Emisi Karbon

Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi yang lebih mendesak dan menjanjikan lebih banyak bantuan keuangan untuk negara-negara berkembang - agar membantu mereka beradaptasi dengan dampak iklim. 

Namun janji itu tidak cukup jauh untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. 

Baca Juga:
KKP Tindak Kasus Tumpahan Aspal Mentah yang Cemari Perairan Nias

Komitmen untuk menghapus secara bertahap batu bara, yang termasuk dalam rancangan negosiasi sebelumnya, berujung pada penyelesaian dramatis setelah India memimpin penentangan terhadapnya. 

Menteri Iklim India, Bhupender Yadav bertanya bagaimana negara-negara berkembang dapat berjanji untuk menghapus subsidi batu bara dan bahan bakar fosil secara bertahap ketika mereka "masih harus berurusan dengan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan". 

Baca Juga:
Kementerian LHK dan WRI Jalin Kolaborasi Wujudkan Target FOLU Net Sink 2030

Pada akhirnya, negara-negara sepakat "menghentikan secara bertahap" ketimbang "menghapus" batubara, di tengah ekspresi kekecewaan sejumlah pihak. 

Presiden COP26 Alok Sharma mengatakan dia "sangat menyesalkan" terhadap bagaimana peristiwa itu terjadi. 

Dia menahan air mata ketika dia mengatakan di hadapan para delegasi bahwa sangat penting untuk melindungi perjanjian secara keseluruhan. 

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan dia berharap dunia akan "melihat kembali COP26 di Glasgow sebagai awal dari akhir perubahan iklim", seraya berjanji untuk "terus bekerja tanpa lelah menuju tujuan itu". 

Dia menambahkan: "Masih ada banyak hal yang harus dilakukan di tahun-tahun mendatang. 

"Tetapi kesepakatan hari ini adalah langkah maju yang besar dan, secara kritis, kita memiliki perjanjian internasional pertama untuk mengurangi batu bara dan peta jalan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat." 

Utusan iklim AS, John Kerry mengatakan: "Kita sebenarnya lebih dekat ketimbang sebelumnya untuk menghindari kekacauan iklim dan mengamankan udara yang lebih bersih, air yang lebih aman, dan planet yang lebih sehat." 

Namun demikian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan nada yang kurang antusias, dengan mengatakan: "Planet kita yang rapuh tergantung pada seutas benang. Kita masih mengetuk pintu bencana iklim. 

"Sudah waktunya untuk masuk ke model darurat - atau peluang kita mencapai nol bersih dengan sendirinya akan menjadi nol." 

Sebagai bagian dari perjanjian, negara-negara telah berjanji bertemu tahun depan untuk menjanjikan pengurangan karbon besar-besaran lebih lanjut sehingga tujuan 1,5C dapat tercapai. 

Janji saat ini, jika dipenuhi, hanya akan membatasi pemanasan global hingga 2,4 derajat Celcius. 

Jika suhu global naik lebih dari 1,5C, para ilmuwan mengatakan Bumi kemungkinan akan mengalami efek parah seperti jutaan orang terpapar panas ekstrem. 

Kapal tongkang batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Menteri Lingkungan Swiss, Simonetta Sommaruga mengatakan: "Kami ingin mengungkapkan kekecewaan mendalam kami bahwa bahasa yang kami sepakati, tentang subsidi batu bara dan bahan bakar fosil telah semakin dipermudah sebagai akibat dari proses yang tidak transparan." 

Dia menambahkan: "Ini tidak akan membawa kita lebih dekat ke 1,5C, tetapi membuatnya lebih sulit untuk mencapainya." 

Terlepas dari melemahnya bahasa seputar batu bara, beberapa pengamat masih akan melihat kesepakatan akhir sebagai kemenangan, menggarisbawahi bahwa ini adalah pertama kalinya batu bara secara eksplisit disebutkan dalam dokumen PBB jenis ini. 

Batu bara bertanggung jawab atas sekitar 40% emisi CO2 setiap tahun, menjadikannya pusat dalam upaya untuk mempertahankan target 1,5C. 

Untuk memenuhi tujuan ini, yang disepakati di Paris pada 2015, emisi global perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan menjadi hampir nol pada pertengahan abad ini. 

"Mereka mengubah satu kata tetapi mereka tidak dapat mengubah sinyal yang keluar dari COP ini, bahwa era batu bara telah berakhir," kata direktur eksekutif internasional Greenpeace, Jennifer Morgan. 

"Ini demi kepentingan semua negara, termasuk mereka yang masih membakar batu bara, untuk beralih ke energi bersih terbarukan." 

Namun Lars Koch, direktur kebijakan ActionAid, mengatakan kesepakatan itu mengecewakan karena hanya batu bara yang disebutkan. 

"Ini memberikan izin gratis kepada negara-negara kaya yang telah mengekstraksi dan mencemari selama lebih dari satu abad untuk terus memproduksi minyak dan gas," katanya. 

Sara Shaw, dari Friends of the Earth International, mengatakan bahwa hasilnya "tidak kurang dari sebuah skandal". 

Dia menambahkan: "Hanya mengucapkan kata-kata 1,5 derajat tidak ada artinya jika tidak ada kesepakatan untuk mewujudkannya . COP26 akan dikenang sebagai pengkhianatan terhadap negara-negara Selatan global." 

Keuangan adalah persoalan yang diperdebatkan selama konferensi. 

Sebuah janji oleh negara-negara maju untuk menyediakan $100 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang, yang dibuat pada 2009, seharusnya telah disampaikan pada tahun 2020. 

Namun, tanggal tersebut terlewatkan. 

Ini dirancang untuk membantu negara berkembang beradaptasi dengan efek iklim dan melakukan transisi ke energi bersih. 

Dalam upaya untuk menenangkan para delegasi, Sharma mengatakan sekitar $500 miliar akan dimobilisasi pada 2025. 

Para ilmuwan mengatakan peristiwa cuaca ekstrem, seperti banjir parah, menjadi lebih sering karena perubahan iklim. 

Tetapi negara-negara miskin telah menyerukan sepanjang pertemuan untuk pendanaan melalui prinsip kerugian dan kerusakan - gagasan bahwa negara-negara kaya harus memberi kompensasi kepada negara-negara miskin atas dampak perubahan iklim yang tidak dapat mereka adaptasi. 

Ini adalah salah satu kekecewaan besar konferensi bagi banyak delegasi. 

Terlepas dari ketidakpuasan mereka, beberapa negara yang diuntungkan mendukung perjanjian tersebut dengan dasar bahwa pembicaraan tentang kerugian dan kerusakan akan terus berlanjut. 

Delegasi yang mendorong kemajuan yang lebih besar dalam masalah ini termasuk dari negara-negara di Afrika, seperti Guinea dan Kenya, serta negara bagian Amerika Latin, wilayah pulau kecil dan negara-negara di Asia seperti Bhutan. 

Lia Nicholson, delegasi untuk Antigua dan Barbuda, dan berbicara atas nama negara-negara pulau kecil, mengatakan: 

"Kami mengakui upaya untuk mencoba dan menciptakan ruang guna menemukan titik temu. Namun, zona pendaratan terakhir bahkan tidak mendekati apa yang kami harapkan." 

Bagaimana komitmen awalnya? 

Sebelum KTT Iklim COP26 di Glasgow, Inggris, disepakati, konsumen utama batu bara seperti Polandia, Vietnam, dan Cile telah berkomitmen untuk beralih dari sumber energi fosil. 

Komitmen itu dimuat dalam salah satu perjanjian KTT Iklim COP26 di Glasgow, Inggris. 

Lebih dari 40 negara telah menandatangani pernyataan tersebut. Pemerintah Inggris mengatakan Polandia, Vietnam, dan Cile termasuk di antara 18 negara yang setuju untuk menghentikan dan tidak membangun lagi pembangkit listrik tenaga batu bara. 

Mereka juga telah sepakat untuk menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030-an untuk negara-negara maju, dan pada 2040-an untuk negara-negara miskin, kata Inggris. 

Belasan negara itu juga berjanji untuk mengakhiri semua investasi pada proyek baru pembangkit listrik tenaga batu bara di dalam negeri dan internasional. 

"Akhir dari batu bara sudah di depan mata," kata Menteri Bisnis dan Energi Inggris Kwasi Kwarteng. 

"Dunia sedang bergerak ke arah yang benar, siap untuk mengakhiri nasib batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dari pembangunan masa depan yang didukung oleh energi bersih." 

Pemerintah Inggris mengatakan sebanyak 190 negara dan organisasi berjanji bakal meninggalkan batu bara. Namun, beberapa negara yang sangat bergantung kepada batu bara seperti Australia, India, Kanada, dan AS, menolak menandatangani perjanjian itu karena mereka tidak tahu kapan hal itu bisa terealisasi. 

Menteri Bisnis dan Energi Inggris dari kabinet bayangan Ed Miliband mengatakan ada "kesenjangan yang mencolok" dari negara-negara seperti China dan penghasil emisi besar lainnya, yang belum berkomitmen untuk menghentikan peningkatan batu bara di negaranya. Dia juga mencatat bahwa tidak ada penghapusan minyak dan gas secara bertahap. 

Miliband mengatakan pemerintah Inggris "membiarkan negara-negara itu tetap melakukan kesalahan". 

Meskipun ada kemajuan dalam pengurangan penggunaan batu bara secara global, tapi batu bara masih menghasilkan sekitar 37% listrik dunia pada 2019. 

Negara-negara seperti Afrika Selatan, Polandia, dan India membutuhkan investasi besar untuk membuat sektor energi mereka lebih bersih. 

Kepala delegasi Greenpeace di COP26 Juan Pablo Osornio mengatakan: "Secara keseluruhan pernyataan tersebut masih jauh dari ambisi yang dibutuhkan untuk mengurangi bahan bakar fosil dalam masa-masa kritis ini." 

Dia menambahkan: "Perjanjian ini tampaknya memberi kelonggaran besar bagi banyak negara untuk memilih tanggal penghentian mereka sendiri, walaupun judul perjanjiannya sangat memukau." 

Di mana posisi Indonesia? 

Pemerintah Inggris sebagai tuan rumah KTT COP26 belum mengeluarkan daftar lengkap negara yang menandatangani perjanjian yang diberi nama Global Coal to Clean Power Transition Statement itu. Posisi Indonesia dalam perjanjian ini pun belum jelas. 

Namun bersamaan dengan pengumuman perjanjian itu, dikutip dari Reuters, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan Indonesia dapat menghentikan PLTU batu bara secara bertahap pada 2040 jika mendapat bantuan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional. Sebelumnya, Indonesia memasang target tersebut pada 2056. 

Masih pada Rabu (3/11), Indonesia bersama Asian Development Bank (ADB) dan Filipina meluncurkan kemitraan untuk mempercepat transisi energi bersih di KTT Iklim COP26. 

"Indonesia dan Filipina memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam proses menghilangkan batu bara dari bauran energi di kawasan kami, memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca global, dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi mereka ke jalur rendah karbon," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa, dikutip dari situs resmi ADB. 

Indonesia juga baru saja terpilih menjadi salah satu negara yang mendapatkan bantuan dari Dana Investasi Iklim sekitar Rp3,9 triliun untuk program Percepatan Transisi Batubara. 

Greenpeace Indonesia menyambut baik niat pemerintah Indonesia untuk menutup PLTU batu bara sebelum 2040. Namun, mereka mendesak pemerintah membuat berbagai kebijakan dan peta jalan yang jelas untuk mencapai target itu. 

"Inisiatif ini dapat menjadi jalan keluar bagi Indonesia untuk menghentikan operasi PLTU batu bara di 2040 sesuai rekomendasi IPCC dan melakukan transisi ambisius ke energi bersih dan terbarukan," kata Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya. 

"PLTU batu bara dengan kapasitas saat ini sebesar 31,9 GW telah berkontribusi sangat besar terhadap perubahan iklim serta dampak kesehatan, social, dan ekonomi yang merugikan rakyat Indonesia. Belum lagi tambahan sebesar 13,8 GW PLTU di dalam RUPTL 2021-2030, 90% di antaranya akan dibangun di Jawa dan Sumatera yang sudah mengalami kelebihan kapasitas," tambah dia. 

Permintaan energi di Asia akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2030, kata ADB. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang terus membangun PLTU batu bara baru. 

Dalam laporan yang dirilis lembaga nirlaba Carbon Tracker pada Juni lalu, Indonesia termasuk ke dalam daftar lima negara Asia yang bertanggung jawab atas 80% rencana pembagunan PLTU batu bara baru di seluruh dunia. Hal tersebut dianggap mengancam target iklim yang sudah ditetapkan.Di mana posisi Indonesia? 

Bagaimana sikap Indonesia terkait batu bara? 

Pada Oktober lalu, BBC News menerima bocoran sejumlah dokumen draf "laporan penilaian" oleh Panel Antar-pemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC). Dalam dokumen muncul klaim bahwa "Indonesia mengatakan tidak akan menutup pembangkit listrik batu baranya sampai energi variabel dari energi terbarukan dapat disimpan dengan baik." 

Lalu klaim lain dari pemerintah Indonesia menyatakan bahwa "Negara-negara dengan cadangan batu bara yang melimpah akan cenderung masih menggunakan batu bara karena merupakan sumber energi lokal mereka. 

Dengan kebutuhan untuk memiliki pembangkit listrik yang murah, stabil, dan menyediakan beban dasar (sesuatu yang masih tidak dapat disediakan oleh energi terbarukan variabel), penggunaan batu bara masih jadi fokus sehingga gagasan bahwa batu bara akan menjadi aset terdampar, tampaknya tidak masuk akal untuk negara-negara itu."

Menurut penulis laporan, sebagian klaim itu benar. 

"Pemerintah Indonesia memang mengatakan bahwa negara-negara akan cenderung masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi lokalnya. Saya tidak menerima bahwa ini sama dengan mengatakan tidak akan menutup pembangkit batubaranya sampai energi variabel dari energi terbarukan dapat disimpan dengan baik. 

Itu agak mirip, tetapi tidak sama." 

Pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi bocoran dokumen tersebut dan belum memberikan tanggapan. 

Kumpulan "laporan penilaian" itu dibuat setiap enam hingga tujuh tahun sekali oleh IPCC. Ini adalah badan PBB yang bertugas mengkaji perubahan iklim dari sudut keilmuan.(fh/sumber:BBC)