YOGYAKARTA (BeritaTrans.com)  – DIY merupakan provinsi dengan persentase belanja tertinggi se-Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan RI,  Sri Mulyani Indrawati dalam Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021, yang diikuti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara daring, Senin (22/11/2021).

Meski berada di peringkat pertama, Sri Sultan akan terus mengupayakan dan mengejar serapan anggaran APBD 2021.

Sri Sultan mengikuti Rakor dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kepala BPKA DIY Wiyos Santosa, Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono, dan Plt. Inspektur Inspektorat DIY Sumadi.

Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati pada paparan tersebut menyampaikan evaluasi terkait penyerapan anggaran daerah.

Penurunan ekonomi paling tajam terjadi pada triwulan II tahun 2020. Setelah itu pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Pada triwulan III 2021, hampir seluruh daerah (kecuali Papua Barat dan Bali) mengalami pertumbuhan ekonomi positif (year on year).

Dengan demikian, ukuran ekonomi pada dua triwulan terakhir (Triwulan II dan III) sudah lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2020.

Sri Mulyani menambahkan, rata-rata realisasi belanja terhadap anggarannya dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 95,9%.  Sementara untuk realisasi tahun 2020  menurun dibandingkan 2019 akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2019, belanja APBD di 2019 naik 2 kali lipat dibanding tahun 2011.

Ujar Sri Mulyani, DIY merupakan provinsi dengan persentase belanja tertinggi se-Indonesia.  DIY realisasi belanjanya tertinggi. Yang terendah wilayah Maluku. Sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara.

Menkeu menyampaikan beberapa strategi pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2025. Momentum reformasi struktural yang kuat akan mampu menjaga resiliensi ekonomi Indonesia.

Penerapan pola hidup baru “living with endemic”, reformasi program perlinsos, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dinamika geopolitik, dan penguatan reformasi struktural.

Meski demikian, terdapat beberapa jenis risiko yang segera diantisipasi seperti berikut:

Potensi re-eskalasi Covid-18 dan munculnya varian baru.

Normalisasi harga komoditas global.

Kenaikan FFR (Federal Funds Rate) berisiko mmeberikan tekanan pada perekonomian domestik, khususnya sisi moneter.

Dinamika ekonomi global berpotensi menekan kinerja ekspor komoditas utama.

Selain Menkeu, hadir dalam agenda tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI M. Tito Karnavian, menyampaikan,  lima pokok utama arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penyerapan anggaran untuk mendongkrak ekonomi, sebagai berikut:

Percepatan realisasi APBN dan APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah baik APBN maupun APBD.

Mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Mewaspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia.

Mendorong realisasi investasi.

Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy).

Sumbangsih daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  Untuk realisasi pendapatan daerah sampai dengan Jumat (19/11) terdiri dari dana transfer Rp577,74 triliun atau 75,6%.

Sisanya Rp185,77 triliun atau 24,33% bersumber dari luar dana transfer. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia TA 2021 adalah sebesar 78,78%,” jelas Menteri Tito.

Persentase realisasi pendapatan DIY menempati urutan tertinggi kelima sebesar 86,49% di atas rata-rata nasional.

Empat provinsi lain secara berturut-turut yang menempati urutan tertinggi untuk realisasi pendapatan APBD adalah Sumatera Barat (88,97%), Provinsi Gorontalo (88,48%), provinsi Riau (87,74%), Provinsi Bali (86,60%).

Meski demikian, masih terdapat 17 provinsi yang persentase realisasi pendapatannya berada di bawah rata-rata nasional. Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemendagri mendapatkan penugasan untuk melakukan monitoring dan evalusasi terkait realisasi APBD daearh yang masih rendah.

Terkait arahan tersebut, Sri Sultan mengatakan, Pemda DIY akan terus berusaha mengejar realisasi pendapatan dalam waktu 1 bulan yang tersisa.  Arahan Pak Mendagri diminta memaksimalkan waktu yang ada agar angka keterserapan anggaran dapat dimaksimalkan.

Ngarsa Dalem menjelaskan, Kemendagri diminta oleh Presiden RI Joko Widodo untuk dapat melakukan intervensi ke daerah-daerah, termasuk DIY, agar penggunaan dan realisasi anggaran dapat segera dikejar.

Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso mengungkapkan hal senada dengan Gubernur DIY.  Meski pendapatan DIY sudah cukup tinggi dan belanja nasional juga tinggi  dalam waktu satu bulan ini harus kita upayakan maksimal sehingga angka itu bisa lebih maksimal lagi.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, itu akan mendongkrak belanja pemerintah pusat,” ungkapnya.

Wiyos mengatakan,  keterserapan APBD DIY saat ini sekitar 69.25 persen dari total APBD DIY yaitu sebesar Rp6,25 triliun.

Dari sisi belanja modal penyerapannya Desember (2021). Ini masih banyak kontrak-kontrak termin ketiga yang jatuh tempo pembayarannya Desember 2021. Jadi kemungkinan bisa sampai 90% atau lebih.

Mengenai pendapatan Wiyos mengatakan, terdapat kemungkinan perolehan lebih dari 100 persen. Pendapatan ditarget  Rp5,6 triliun sudah mencapai 86,49%.

“Yang kita harapkan masih ada pembebasan pajak berakhir Desember. Jadi Desember juga akan meningkat untuk pembayaran pajak (terutama kendaraan bermotor). Kalau provinsi kan paling tinggi pajak kendaraan bermotor,” tutupnya. (tr)