Kemenhub Bersama Stakeholder Geber Upaya Tekan Biaya Logistik Nasional

  • Oleh : Naomy

Rabu, 24/Nov/2021 06:02 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi dalam online Webinar Menhub Budi Karya Sumadi dalam online Webinar

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait geber upaya menekan biaya logistik nasional, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikannya pada kegiatan diskusi dengan tema “Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia Mengahadapi Era Revolusi Industri 4.0”, yang diselenggarakan Kagama dan Kompas, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:
Kemenhub Gelar Pelatihan Khusus Layanan Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Menurutnya, dilihat dari kondisi makro dan infrastruktur Indonesia dari 2015 sampai dengan 2018, terjadi peningkatan secara signifikan terutama pada bidang infrastruktur dan logistik. 

“Hal tersebut menujukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” ucap Menhub.

Baca Juga:
Kemenhub Dukung Infastruktur Transportasi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Dia menilai, penggabungan Pelindo yang sudah dilakukan, menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan biaya logistik nasional dan memperbaiki Indeks Logistik Nasional. 

Penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi pelabuhan Indonesia di kancah Internasional, efisiensi lalu lintas barang antarpulau, peningkatan produktifitas dan efisiensi.

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Sistem Integrasi Kenavigasian I-Motion

Menhub menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk menurunkan biaya logistik, yaitu menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut tahun 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.

Beberapa hal yang menjadi titik berat dari kebijakan tersebut yaitu, dalam rangka perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan.

Kedua, menerapkan Konsep Hub and Spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menunjang program Tol Laut dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan dan Perbatasan  (3TP) dapat lebih optimal. 

Ketiga, berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

"Keempat, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti: SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan," imbuh dia.

Lebih lanjut Menhub memaparkan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut.

Ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan. 

“Kami terus berupaya untuk menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” kata Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pelabuhan di Indonesia diharapkan bisa menjadi super hub bagi kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurutnya, Pelindo harus jeli melihat kesempatan tersebut, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar.

Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo menyatakan, kontainer di pelabuhan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. 

Sedangkan, Ekonom INDEF Aviliani mengungkapkan, diperlukan sinergi dan peran dari Kementerian/Lembaga terkait dalam menciptakan ekosistem logistik yang baik.

"Ini guna menurunkan biaya logistik," katanya. (omy)