JAKARTA (BeritaTrans. com) -  Pelaku usaha logistik di Jawa Barat mengapresiasi kebijakan Kemenhub menyerahkan pengelolaan aset Pelabuhan Patimban  kepada pihak swasta, PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI). 

Hal itu diungkapkan Ketum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Barat, M Nuh Nasution, Jumat (17/12/2021). 

Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing Logistik, Menhub Dorong Kolaborasi Pelaku Usaha

Dia mengharapkan dengan pengelolaan oleh swasta, pengembangan pelabuhan Patimban  bisa lebih optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menekan biaya logistik nasional. 

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sedang fokus mengupayakan biaya logistik nasional  lebih efisien agar  komoditi nasional memiliki daya saing tinggi. Untuk itu stakeholder harus mendukung upaya pemerintah tersebut," ujarnya.

Baca Juga:
ALFI Ajak Pelaku Logistik Siap Songsong NLE

M.Nuh menegaskan, ALFI Jawa Barat mengapreaiasi pelabuhan Patimban  dikelola pihak swasta agar ada semacam kompetisi sehat 
antar pelabuhan yang dikelola secara profesional. 

“Kita perlu daya saing saat ini untuk industri kita secara nasional dan menyeluruh. Makanya kami sangat setuju jika Patimban dikelola swasta murni ketimbang BUMN dengan harapan untuk menurunkan biaya logistik,” ucapnya. 

Baca Juga:
G20 & B20 Beri Peluang Tarik Investasi termasuk Sektor Logistik

Hal senada juga dikemukakan, Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Trismawan Sanjaya. 

Menurut Trismawan, secara umum infrastruktur pelabuhan Patimban sudah baik, namun masih memerlukan akses jalan ke pelabuhan tersebut yang mumpuni (langsung), sehingga tidak lagi melalui jalur Pantura untuk menghindari kemacetan yang kadang masih terjadi. 

"Kalau bicara Pelabuhan Patimban itu industri pendukungnya (hintetland) ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Hinterland ini juga yang selama ini merupakan kontribusi terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok. Intinya kedepan soal hinterland ini perlu ada kolaborasi karena berkaitan dengan pergeseran prilaku kegiatan logistik yang sebelumnya di Priok beralih ke Patimban yang tentunya tidak sederhana," ucap Trismawan. 

Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang direncanakan untuk melayani kegiatan bongkar muat kendaraan dan petikemas yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021. 

Bahkan pada Jumat (17/12) Pelabuhan Patimban langsung melayani ekspor perdana sebanyak 1.209 unit kendaraan ke Filipina, menggunakan Kapal MV. Fujitrans berbendera Liberia berukuran 27.286 Gross Ton (GT). Kapal ini telah bersandar di Pelabuhan Patimban sejak Kamis (16/12) pukul 10.00 WIB. Kapal tersebut membawa sebanyak 84 unit kendaraan impor dari Jepang. Direncanakan Kapal akan berangkat pada Jumat malam ini pukul 20.00 WIB. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan secara resmi menyerahkan pengelolaan Terminal Kendaraan (Car Terminal) kepada PT. Pelabuhan Patimban International (PPI), setelah sebelumnya dioperasikan sementara oleh Kemenhub melalui penugasan kepada PT Pelindo. 

Penyerahan tersebut ditandai dengan acara Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Proyek KPBU Pelabuhan Patimban. 

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Aset KPBU Pelabuhan Patimban antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional. 

Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Tanggal Efektif KPBU antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban. 

Serah terima aset ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban antara Kementerian Perhubungan sebagai Penanggungjawab Proyek dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2021 lalu.(wilam)