BANDUNG (BeritaTrans.com)  — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna bersama tim Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) Kemenhub Jabar, Selasa (15/2/2022) meninjau rencana lokasi pembangunan jembatan layang (flyover) di Jalan Arjuna Husein Satranegara, Cicendo, Kota Bandung.

Lokasi pertama pembangunan flyover direncanakan dimulai dari Jalan Komud Supadio, sebelah Alun-alun Cicendo, hingga Jalan Ciroyom.

Sepanjang jalan berjejer kios-kios mini menjajakan beragam barang dan jasa. Mulai dari reparasi motor yang mendominasi Jalan Arjuna hingga pedagang sayuran dan hewan potong di sepanjang Jalan Ciroyom.

Menurut Lurah Ciroyom, Moch. Agus F diperkirakan lebih dari 200 kepala keluarga tinggal dan menggantungkan hidup dari aktivitas di Jalan Ciroyom.

Meski begitu dia mengatakan akan ikut mengawal dan melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait program ini.

"Kami akan mendukung program pemerintah ini dan mensosialisasikan pada masyarakat, sehingga warga Ciroyom bisa secara utuh memahami pembangunan ini," tutur Agus.

Terkait status tanah di sekitar Ciroyom,   yang 100 persen merupakan milik PT KAI, Agung mengatakan, perlu adanya langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak sosial kemasyarakatan, sesuai Perpres Nomor 62 tahun 2018.

Kepala Divisi Perencanaan DJKA Kemenhub Provinsi Jabar, Ari Yudanto memaparkan,  alasan dipilihnya wilayah Cicendo dan Ciroyom sebagai lokasi pembangunan flyover.

Rute ini lebih pendek sehingga tidak perlu menghabiskan banyak lahan sekaligus dapat menghemat biaya konstruksi.

"Skema jalur flyover ini akan dibuat berputar arah dari Arjuna ke Ciroyom. Skema seperti ini akan  menghemat biaya konstruksi," papar Ari dilansir dari Republika.co.id.

"KCJB akan diuji coba pada November. Sedangkan target penggunaan operasional publiknya akan dilakukan pada Juni 2023. Sehingga flyover perlu digarap sesegera mungkin," ujarnya.  

Terkait pengadaan lahan, staf Balai Teknik Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan,  Susiana mengatakan,  terdapat dua metode pengadaan lahan.

Yaitu penertiban yang ditujukan bagi warga yang menempati lahan milik negara, dan pengadaan bagi yang memiliki lahan pribadi.

Proses penertiban  akan merujuk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Masyarakat yang terdampak proyek akan mendapatkan uang santuan. Termasuk uang mobilisasi dan uang sewa selama satu tahun.

Sedangkan yang memiliki lahan pribadi dengan menunjukkan sertifikat tanah akan menggunakan UUD Pertanahan tentang uang ganti rugi.  (tr/Sumber:Republika.co.id)