JAKARTA (BeritaTrans.com) - Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) di PT Angkasa Pura II dikategorikan Sangat Baik dalam penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga:
Trafik penerbangan di Bandara Angkasa Pura II Naik 5% di Periode Angleb

Pada Exit Meeting Assesment GCG AP II 2021 BPKP memaparkan bahwa AP II mendapat skor 89,974 yang dikategorikan Sangat Baik.

Penilaian dilakukan terhadap sejumlah parameter penerapan GCG antara lain dalam Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan.

Baca Juga:
Ini 3 Indikator Bikin Angleb di Bandara Angkasa Pura II Sukses

Selanjutnya Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi dan Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi. 

President Director AP II Muhammad Awaluddin sangat bangga dan menyatakan, hasil penilaian ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak sehingga AP II dapat menerapkan GCG dengan ketat dalam kondisi apa pun.

Baca Juga:
Mantap, Meroket 15 Tangga, Bandara Soekarno-Hatta jadi Peringkat 28 Terbaik Dunia Tahun 2024

“Kami berterimakasih kepada seluruh pihak termasuk BPKP yang telah mendukung dan memberikan arahan untuk memperkuat sistem GCG di AP II. Kami sangat bersyukur bahwa di dalam kondisi penuh tantangan dampak dari pandemi Covid-19, AP II tetap dapat menerapkan GCG secara ketat," bebernya, Jumat (25/2/2022).

Pihaknya percaya bahwa penerapan GCG dengan ketat merupakan kunci utama dalam membawa perusahaan untuk memberikan pelayanan kelas dunia di seluruh bandara yang dikelola.

Dengan begitu, selalu sejajar dengan operator bandara kelas dunia lainnya.

AP II telah menjalankan berbagai program guna memastikan GCG berjalan dengan baik. Program-program tersebut di antaranya membangun Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016 guna mengidentifikasi, mencegah dan Mengevaluasi risiko penyuapan.

Di samping itu, AP II juga telah memiliki whistleblowing system, terintegrasi secara elektronik dengan KPK sebagai inisiatif pencegahan praktik korupsi. 

"Sistem terintegrasi ini juga memperkuat sistem pencegahan pelanggaran yang sudah dimiliki AP II," ungkap Awaluddin. 

AP II juga telah menandatangani MoU dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Integrasi Data Perpajakan guna mendukung peningkatan penerimaan negara dari pajak serta memperkuat penerapan GCG. 

Secara internal, AP II sejak tahun lalu memiliki unit Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) guna memastikan kesinambungan dan keselarasan dalam menjalankan audit di lingkungan perseroan. 

“Bisnis dan portofolio AP II semakin besar dan diperlukan berbagai upaya untuk memastikan penerapan GCG. Berbagai upaya memperkuat GCG ini sangat mendukung AP II mencapai visi On Becoming Airport Enterprise Leader in the Region pada 2024,” imbuh Awaluddin. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten R. Bimo Gunung Abdulkadir menuturkan skor penerapan GCG AP II terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

“Apresiasi kepada AP II karena skor penilaian GCG terus mengalami pertumbuhan,” ujar R. Bimo Gunung Abdulkadir.

Adapun penilaian GCG di AP II oleh BPKP dilakukan setiap dua tahun sekali, di mana pada 2017 skor yang diperoleh AP II adalah 89,763, lalu naik pada 2019 menjadi 89,893, kemudian kembali naik pada 2021 ke 89,974.

Bimo mengatakan, masih ada area yang bisa ditingkatkan AP II untuk mencapai skor yang lebih tinggi. (omy)