DJKA Bakal Tutup Perlintasan Sebidang di Sisi Selatan Stasiun Pasar Senen, Sosialisasi Digaungkan

  • Oleh : Fahmi

Rabu, 09/Mar/2022 13:35 WIB
Sosialisasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak di kawasan penutupan perlintasan sebidang di sisi selatan Stasiun Pasar Senen. (Ist) Sosialisasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak di kawasan penutupan perlintasan sebidang di sisi selatan Stasiun Pasar Senen. (Ist)

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melakukan sosialisasi penutupan perlintasan sebidang Stasiun Pasar Senen sisi selatan pada Selasa (8/3/2022) dan Rabu (9/3/2022). 

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat sekitar yang terdampak oleh rencana penutupan perlintasan sebidang tersebut. 

Baca Juga:
Seorang Wanita Tertabrak Kereta Api di Dekat Stasiun Pasar Senen

Kegiatan dialog dan sosialisasi ini dihadiri oleh Lurah Kramat, Lurah Tanah Tinggi, Camat Senen, perwakilan warga Kelurahan Kramat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Walikota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI (Persero), Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta PT KAI (Persero), dan Kapolsek Senen. 

Direktur Keselamatan Perkeretaapian Edi Nur Salam menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya DJKA untuk mengurangi perlintasan sebidang. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlintasan kereta api seharusnya tidak boleh lagi sebidang dengan jalan raya. 

Baca Juga:
Terjadi 143 Kecelakaan di Perlintasan KA Sepanjang Tahun 2022, KAI Daop 1 Jakarta Ajak Pengendara Patuhi Aturan

“Apalagi dengan adanya perlintasan sebidang, keselamatan pengguna jalan raya terancam, dan lalu lintas pun terganggu,” kata Edi dikutip Rabu (9/3/2022). 

Edi menuturkan, penutupan perlintasan sebidang di sisi selatan Stasiun Pasar Senen ini perlu dilakukan mengingat sudah tersedia underpass untuk melintasi jalur kereta api. Sehingga, perlintasan sebidang yang ada di kawasan tersebut harus ditutup karena fungsinya sudah terakomodasi dengan tersedianya underpass. 

Baca Juga:
Diduga Terobos Pintu Perlintasan, Motor Pasutri Ini Tertabrak Kereta Api di Muara Enim, Istrinya Tewas

Edi juga menyampaikan bahwa DJKA membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam membangun underpass dan fly over serupa untuk mengurangi perlintasan sebidang di daerah tersebut. 

“Bagaimanapun, yang kami lakukan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa pengguna jalan dan memastikan kereta api dapat melintas dengan selamat,” tegas Edi. 

Lebih lanjut Edi menyampaikan bahwa hingga saat ini, sudah kurang lebih 1500 perlintasan yang ditutup oleh DJKA, dan masih ada 500 perlintasan sebidang yang perlu ditutup. Selain itu, Edi menegaskan bahwa perlintasan liar juga akan menjadi fokus perhatian DJKA dengan menargetkan setidaknya 280 titik perlintasan liar dapat ditutup tahun ini. 

Penutupan perlintasan sebidang di sisi selatan Stasiun Pasar Senen ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung switch over Stasiun Manggarai Ultimate. Sebab, Stasiun Manggarai Ultimate akan dijadikan stasiun sentral dengan mendapat penambahan jalur untuk melayani rute Bogor Line dan Bekasi Line. Hal ini berdampak pada meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api termasuk di perlintasan Stasiun Pasar Senen yang akan ditutup ini. 

Edi menuturkan bahwa sebelum perlintasan sebidang ditutup secara permanen, akan dilakukan uji coba dan evaluasi mingguan sebagai wadah mencari solusi permasalahan yang muncul terkait rencana penutupan perlintasan sebidang. Selain itu, Edi juga menyampaikan bahwa DJKA akan terus berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah terkait untuk memastikan pejalan kaki dan pedagang yang membawa gerobak masih bisa melintas melalui jalan alternatif. Sehingga, penutupan perlintasan sebidang ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (fhm)