Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Foto: Antara.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Desas-desus mengenai perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berembus.

Baca Juga:
Kemenhub Usul Formasi ASN Tahun Ini 18.017 Personel

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, jika reshuffle akan terjadi maka ada dua hal yang bakal menjadi pertimbangan Jokowi, yaitu posisi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Bawono, jika Jokowi menggunakan parameter kinerja, maka posisi Lutfi sebagai Menteri Perdagangan patut dievaluasi dan ada kemungkinan besar diganti.

Baca Juga:
Ditjen Hubla Gelar Pembinaan Keprotokolan dan MC

"Kalau pertimbangan capaian kinerja tentu menteri perdagangan perlu dilakukan evaluasi karena persoalan minyak goreng selama beberapa bulan terakhir ini," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Selain itu, lanjut Bawono, jika Jokowi memilih untuk mengutamakan supaya PAN mendapat tempat di kabinet setelah menyatakan mendukung pemerintah pada tahun lalu, maka hal itu tergantung kepada kondisi internal koalisi.

Baca Juga:
Panglima TNI: Suksesnya Paskibra Adalah Pijakan Kecil Menuju yang Lebih Besar

"Ini sangat tergantung dengan dinamika internal koalisi. Sejauh mana partai-partai politik di koalisi ikhlas menerima PAN," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, sebagai anggota koalisi tentu PAN memang berharap mendapat posisi di kabinet. Hal itu membuat Jokowi mempunyai alasan kuat untuk melakukan reshuffle demi mengakomodasi PAN.

Menurut Bawono, jika Jokowi memutuskan mengurangi jatah kursi dari partai-partai koalisi demi mengakomodasi PAN, maka dia memperkirakan akan rentan menganggu soliditas internal koalisi dan sangat berpotensi memunculkan berbagai persoalan politik di kabinet di kemudian hari.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu. Namun, sampai saat ini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan, partainya akan mendapatkan satu kursi menteri dan wakil menteri jika betul terjadi perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Menurut Bima, PAN bersepakat untuk menyerahkan kepada Zulkifli Hasan wewenang menentukan siapa kader partai itu yang diajukan jadi menteri dan wakil menteri kepada Presiden Jokowi

"Internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada ketum (ketua umum). Ketum yang akan mengusulkan ke Presiden," ujar Bima.

Namun Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, membantah dirinya membahas soal reshuffle saat bertemu Presiden Jokowi.

"Tidak betul," ujar Zulhas saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin lalu.

Wakil ketua MPR itu menegaskan, partainya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

Sumber: kompas.com.