JAKARTA (BeritaTrans.com) - Anggota Komisi VI DPR RI meminta Perum DAMRI dilikuidasi atau dibubarkan. Alasannya karena bisnis transportasi darat didominasi swasta. 

Usulan untuk membubarkan DAMRI pertama kali dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid. Kehadirannya dinilai sudah tidak sesuai dengan filosofi BUMN di mana jenis usahanya menguasai hajat kebutuhan orang banyak atau penting bagi negara. 

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Dorong Sinergi dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Berkeselamatan

"Jadi lebih baik ini kalau menurut saya perusahaan DAMRI salah satu yang kita usulkan untuk dilikuidasi karena memang crowding out dengan swastanya itu sudah nggak karuan," kata Nusron dalam RDP dengan BUMN transportasi termasuk Perum DAMRI di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2022). 

Kecuali, kata Nusron, ada terobosan baru yang diciptakan DAMRI sebagai pembeda dengan swasta lainnya. Selama ini dinilai hal itu tidak terlihat. 

Baca Juga:
DAMRI Berangkatkan Ribuan Peserta Mudik Gratis Bersama BUMN

"Misal kita jadikan DAMRI menjadi pionir mobil listrik atau bus listrik. Itu bagus kalau dikhususkan ke sana, tapi kalau hanya melayani bus di Yogyakarta, atau mana untuk apa? Indonesia juga tidak akan mengalami krisis, nggak akan macet ekonomi kalau tidak ada DAMRI," imbuhnya. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino. Selain kinerjanya yang mengalami kerugian, bisnis modelnya disebut sudah tidak jelas. 

Baca Juga:
Mudik Gratis BUMN Untuk Bantu Arus Mudik Lebih Kondusif

"Saya sepakat ini perlu ditinjau ulang apakah memang BUMN ini masih harus dipertahankan atau diserahkan kepada mekanisme pasar karena dari strategisnya juga sebagai BUMN sudah tidak tercapai," imbuhnya. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyarankan agar bisnis model Damri diarahkan khusus untuk melayani jasa angkut penumpang di daerah. 

"Kalau di Jakarta ini saya rasa Damri sudah hampir tidak perlu lagi karena crowding out dengan swasta. Kalau daerah seperti Kaltara sangat perlu Damri. Mungkin di daerah-daerah yang juga pengembangan pariwisata seperti NTB, NTT, Toba," sarannya. 

Penjelasan Dirut DAMRI 

Direktur Utama Perum DAMRI Milatia Moemin mengatakan 40% dari rute Damri memang melayani daerah perintis sebagai penugasan dari negara. Selama tidak beroperasi saat awal pandemi Covid-19, pihaknya juga melakukan aksi kemanusiaan. 

"Pada saat tidak diperbolehkan jalan, kita harus mengangkut para medis waktu itu dari rumah sakit rujukan ke asrama-asrama mereka. Lalu kemudian dengan shift dan lain-lain kami harus mengembalikan mereka pada shift tertentu. Jadi ada penugasan pemerintah di sini yang tidak bisa dilayani oleh operator lain," bebernya. 

Milatia menyebut kinerja bisnisnya yang tidak untung juga akibat dari pandemi Covid-19. Saat ada aturan pengetatan perjalanan, pendapatannya diakui turun lebih dari 70%. 

"2018 kami untung, 2019 masih untung. 2020 karena Covid, income kami turun hampir 70% karena kami tidak bisa jalan, rugi Rp 220 miliar. 2021 income mulai naik lagi tapi memang belum normal, masih rugi Rp 170 miliar," ungkapnya.(fh/sumber:detik)