JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan rencana besar pengembangan sistem transportasi perkotaan di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk saat ini, program tersebut baru berjalan di Kota Bogor lewat BisKita TransPakuan.  

"Bogor menjadi referensi kota-kota lain, karena setiap koridor demandnya memang sudah ada," sebut Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi dalam kegiatan secara luring, Selasa (19/4/2022). 

Baca Juga:
Kakorlantas Polri: Selama Angleb, Kecelakaan Lalin Turun 8%

Dari enam koridor BisKita TransPakuan ada empat koridor yang sudah beroperasi sejak November 2021. perkembangan BisKita TransPakuan menunjukkan penambahan daya muat penumpang. 

Karena itu, BPTJ mempertimbangkan pengembangan lanjutan BisKita TransPakuan pada tahun depan, "2023 kita bicara kota-kota lain," kata Tatan. 

Baca Juga:
Posko Terpadu Angkutan Lebaran Resmi Ditutup, Ada 242 Juta Pergerakan

Namun hal tersebut masih harus dibicarakan lebih dalam di lingkup internal BPTJ, Kementerian Perhubungan, hingga lintas kementerian. Sebab, setidaknya rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.  

Sama dengan rencana pengembangan BisKita TransPakuan Kota Bogor, BPTJ masih membahas secara intensif perluasan bantuan subsidi angkutan umum berbasis bus rapid transit di kawasan Depok, Bekasi, dan Tangerang.  

Baca Juga:
Arus Mudik Lebaran, 79.000 Kendaraan Lintasi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh

Tatan menyebutkan, di lingkup internal BPTJ sudah dilakukan tiga kali pembicaraan perihal rencana subsidi angkutan kota di kawasan tersebut. Selain itu, BPTJ sudah mengajukan proposal. "Jadi, tinggal bicara dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Semoga terealisasi," kata dia.  

Selanjutnya, untuk kemudian BPTJ akan meminta pemerintah daerah berfokus menyusun koridor transportasi umum yang akan dibangun. Tatan berharap pemerintah daerah serius membuat jalur koridor yang ramai dilalui masyarakat agar bantuan subsidi angkutan umum tepat sasaran.  

Tatan berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan potensi konflik yang muncul, termasuk dengan pengusaha angkutan kota lokal seperti angkot. Sebab, cukup sering terjadi penolakan dari pengusaha dan sopir angkot ketika ada pembangunan sistem angkutan umum baru. "Selesaikan dulu urusan itu. Jangan kalau sudah jadi, baru muncul demonstrasi karena pemerintah pusat tidak mengurus masalah itu," kata dia.  

Tatan menjelaskan, subsidi yang akan diberikan didasarkan pada layanan. Walhasil, pemerintah pusat tidak lagi memberikan bantuan berupa bus. Subsidi yang diberikan akan digunakan untuk membiayai investasi, manajemen, pemeliharaan, hingga pengoperasian bus. "Wujudnya nanti rupiah per kilometer. Kami ada hitungannya," kata dia.  

Dalam skema tersebut, BPTJ menerapkan standar pelayanan yang tinggi. Karena itu, operator bus harus memberikan pelayanan yang prima kepada penumpang, dari kebersihan, performa, hingga keamanan bus saat beroperasi.  

Sebaliknya, BPTJ menyiapkan sanksi berupa denda jika operator lalai atau melanggar standar yang sudah ditentukan. Misalnya jika bus didapati dalam kondisi kotor atau ada sopir yang ugal-ugalan atau mengantuk. Sebagai pengawas, BPTJ akan menunjuk pengawas independen.  

Direktur PT Kodjari, operator dan investor BisKita TransPakuan, Dewi Jani Tjandra, menyambut baik rencana BPTJ mengembangkan BisKita TransPakuan. Dewi berharap BPTJ bersedia melengkapi koridor layanan bus yang sudah ditetapkan. Saat ini, dari enam koridor BisKita TransPakuan, baru empat koridor yang beroperasi, yakni Koridor 1, 2, 5, dan 6. Dewi juga berharap layanan BisKita TransPakuan ke depannya dapat terintegrasi sampai ke Kabupaten Bogor. (Fhm)