Oleh : Naomy
Pengurus INSA bersama Bupati Pulau Tidung di salah satu Yatch di Marina Batavia
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Bidang Pariwisata Kriss Pramono mengatakan, pengembangan wisata bahari di Indonesia masih memiliki banyak tantangan.
Salah satu tantangan yang dialami adalah pengembangan infrastruktur pada marina.
Baca Juga:
Forum ASA Shipping Dialogue Bahas Pentingnya Kolaborasi Pelayaran Regional
"Jumlah marina di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Kondisi ini membuat kapal-kapal pesiar asing maupun lokal yang dimiliki pribadi masih sulit mendapatkan tempat yang aman untuk melabuhkan kapal," ujarnya dalam Media Gathering INSA di Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Terbatasnya jumlah marina ini disebabkan karena belum ada aturan khusus untuk pembangunan marina.
Baca Juga:
INSA Jaya Bersama Bea Cukai Tanjung Priok Gelar Pelatihan Teknologi CEISA 4.0
Saat ini sedikitnya baru ada 10 marina yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk itu diketahui, payung hukum pembangunan marina saat ini menggunakan regulasi Terminal Khusus (Tersus) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.
Untuk diketahui, saat ini kapal yacht masih dikategorikan barang mewah untuk pribadi, namun jika digunakan untuk menunjang usaha pariwisata bisa mendapat Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM.
"Terakhir, pelaku usaha juga terkendala dari sisi pendanaan. Model bisnis marina sangat padat modal dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan modal investasinya," ungkap dia.
Dengan begitu dukungan pendanaan terhadap pembangunan marina menjadi belum maksimal.
"Kita harap segala tantangan ini bisa dicarikan solusinya, sehingga potensi wisata bahari benar-benar tergarap optimal untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Kriss.
Adapun perlu diketahui bahwa perawatan kapal yatch juga setidaknya sama dengan kapal regular lainnya.
Setiap tahunnya atau minimal dua tahun sekali dilakukan docking selain perawatan harian dan jelang penggunaan kapal. (omy)
