Jelang Audit IMO Bidang Kenavigasian, Kemenhub Susun SOP VTS, SROP, dan Navtex

  • Oleh : Naomy

Rabu, 13/Jul/2022 16:30 WIB
Hengki Angkasawan Hengki Angkasawan

 

MAKASSAR (BeritaTrans.com) –  International Maritime Organization (IMO) Member State Audit Scheme (IMSAS) akan digelar di Indonesia tahun 2023.

Baca Juga:
Kemenhub Terus Dorong Percepatan Penetapan Alur Pelayaran

Pada IMSAS tersebut, Auditor dari IMO akan melakukan audit terhadap kinerja di bidang kenavigasian termasuk telekomunikasi pelayaran. 

Untuk itu Direktorat Jenderal Perhubugan Laut melalui Direktorat Kenavigasian perlu mempersiapkan diri guna menghadapi audit dimaksud.  

Baca Juga:
Gandeng Stakeholder Terkait, Indonesia Optimalkan Data IMO GISIS

"Salah satu  persiapan yang sedang dilakukan saat ini adalah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS, SROP dan Navtex yang merupakan turunan dari peraturan perundangan-undangan dan ketentuan nasional maupun internasional serta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari," jelas Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan saat membuka acara Workshop Penyusunan dan Finalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) VTS, SROP dan NAVTEX di kota Makassar, Rabu (13/7/2022).

Pemerintah menurutnya, berharap dengan ditetapkan SOP VTS, SROP dan Navtex,  ke depan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  sehingga dapat meningkatkan pelayanan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.

Baca Juga:
Libatkan Puluhan Masyarakat, Ditjen Hubla Gelar Padat Karya di Pelabuhan Sunda Kelapa

Pada tahun 2021, Direktorat Kenavigasian telah menyusun draft SOP, SROP, dan Navtex serta SOP VTS Merak juga Benoa yang diinisiasi oleh AMSAT Internasional dengan melibatkan praktisi telekomunikasi pelayaran dari negara Australia dan Kanada.

Di mana pada 22 Februari 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan SOP VTS Merak melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP-DJPL 188 tahun 2022 dan SOP VTS Benoa melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor KP-DJPL 189 tahun 2022.

"Dalam SOP tersebut,   terdapat pengaturan secara detail mengenai apa yang harus dilakukan oleh Petugas VTS dan SROP sesuai dengan jabatannya serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait peningkatan keselamatan dan kemanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," bebernya 

Untuk itu diminta kepada seluruh Distrik Navigasi agar dapat segera menyusun SOP VTS dan SROP berdasarkan draft SOP yang telah disusun oleh Direktorat Kenavigasian.

Hal itu, agar seluruh sarana tellekomunikasi pelayaran memiliki standarisasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hengki juga menjelaskan bahwa workshop kali ini merupakan tahap kedua setelah pada tahap pertama telah dilaksanakan penyusunan SOP, SROP dan VTS di Surabaya yang diikuti oleh  sembilan Distrik Navigasi dari wilayah Indonesia Bagian Tengah, sehingga diharapkan pada kali ini penyusunan SOP di wilayah Indonesia Bagian Timur dapat jauh lebih baik, mengingat sebelumnya telah dilaksanakan rapat persiapan melalui virtual sebanyak dua kali.
 
Untuk itu, melalui Workshop ini dia berpesan agar seluruh peserta dapat pro aktif dalam penyusunan dan finalisasi SOP VTS, SROP dan Navtex sehingga dapat segera ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut maupun kepala Distrik Navigasi sebelum pelaksanaan IMSAS pada tahun 2023.

“Pada kesempatan ini tidak lupa, saya selaku Direktur Kenavigasian juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu terselenggaranya kegiatan workshop ini khusus kepada AMSAT Internasional, para peserta dan seluruh Panita yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna membantu Direktorat Kenavigasian dalam penyusunan SOP VTS, SROP dan Navtex” ujar Hengki.

Sementara itu, Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran, Indra Santosa dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan dan Finalisasi SOP VTS, SROP, dan Navtex ini bertujuan untuk menyusun dan mereview yang telah disusun sebelumnya untuk dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

“Harapan kami melalui kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen final SOP SROP, Navtex, dan VTS yang selanjutnya dapat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Distrik Navigasi, serta sebagai penguatan regulasi dalam menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) pada tahun 2023 di Indonesia,” ungkap Indra.

Sebagai informasi Kegiatan Workshop di Kota Makassar ini diikuti sebanyak 36 orang yang berkompeten di bidang telekomunikasi pelayaran, yang berasal dari sembilan Distrik Navigasi, yaitu Makassar, Tanjung Priok, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Kendari, Tual dan Merauke dan akan berlangsung selama  tiga hari 12-14 Juli 2022.

Adapun Narasumber yang akan memberikan materi adalah perwakilan dari AMSAT Internasional selaku mitra kerja Direktorat Kenavigasian yang terlibat langsung dalam penyusunan SOP VTS, SROP, dan Navtex. (omy)