JAKARTA (BeritaTrans.com) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sah kelola Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara.

Perusahaan BUMN itu mengapresiasi telah disahkannya Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara (KSPO BMN) Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita melalui penandatanganan yang telah dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Senin (15/8/2022). 

Baca Juga:
Sepanjang Libur Lebaran, Penumpang ASDP Naik 3%, Kendaraan 9%

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, dengan adanya KSPO BMN ini, maka ASDP yang telah memiliki pengalaman profesional dalam pengelolaan pelabuhan penyeberangan akan mengelola Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita yang berada di Kawasan Danau Toba, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. 

"Alhamdullilah, setelah melalui proses panjang ASDP kini menjadi mitra KSPO BMN yang terpilih dalam mengelola pelabuhan sebagai fasilitas utama transportasi yang turut menunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini obyek BMN yang akan dikelola adalah lahan dan bangunan untuk Pelabuhan Ajibata dan di Ambarita untuk bangunannya," beber Shelvy, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga:
Selama Angleb, ASDP Layani Hingga 4,14 Juta Penumpang di 8 Lintasan

Menurutnya, KSPO BMN Pelabuhan Ajibata dan Ambarita merupakan skema bisnis baru yang diharapkan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. 

Sebagai BUMN, menurutnya, KSPO BMN ini juga berdampak positif, di mana keuntungan yang dihasilkan tidak saja menambah penerimaan negara tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:
ASDP: Hampir 100 Persen Pemudik dari Sumatera via Penyeberangan Telah Kembali ke Jawa

"Harapan ASDP ke depan tentu juga dapat memperluas aktivitas bisnisnya melalui skema KSPO ini. Dengan pengalaman profesional ASDP dalam mengelola pelabuhan, tentu memiliki standar pelayanan minimum dan standar safety yang optimum serta SDM yang berkualitas. Target kami dapat terus menghadirkan layanan bermutu prima kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui jasa penyeberangan dan pelabuhan," tuturnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono (sebelum ada pergantian pejabat) kemarin menyampaikan bahwa Pemerintah terus mendorong pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN), hal tersebut dilakukan untuk meningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pembiayaan KPBU maupun KSP pada BMN kepada pihak lain. 

Dia berharap pada semua pihak yang terlibat kerja sama agar mematuhi aturan-aturan yang ada dan bersama-sama saling menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan fasilitas. 

“Saya juga berharap bahwa skema perjanjian kerja sama ini akan menjadi role model pemanfataan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” kata Marta.

ASDP menjadi Mitra KSPO yang dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung mengingat objek pemanfaatan dalam bentuk KSPO tersebut merupakan BMN yang bersifat khusus. dengan jangka waktu pemanfaatan selama 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

Saat penandatanganan KSPO BMN kemarin, ASDP diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Harry Mac yang juga dihadiri oleh Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Junaidi, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Popik Montanasyah dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Batara. (omy)