JOMBANG (BeritaTrans.com) - Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang, Jawa Timur, membangun tiga titik palang pintu perlintasan rel kereta api di Kecamatan Sumobito terus berlanjut. Usai mengajukan izin ke PT KAI, kini prosesnya menunggu survei lapangan.

Kepala Dishub Jombang Hartono mengatakan, sebelum membangun palang pintu, pihaknya telah melalui koordinasi pemilih kewenangan aset. Sebab, selain untuk pengamanan pengguna jalan juga perjalanan kereta. 

Baca Juga:
Puncak Arus Balik Lebaran 2024 di Kawasan KAI Divre I Sumut Tembus 11.000 Penumpang

”Karena sama-sama butuh, kita untuk keselamatan pengguna jalan. Sementara PT KAI menyelamatkan perjalanan kereta,” tutur Hartono.

Tiga titik yang rencana dibangun palang pintu perlintasan seluruhnya berada di Kecamatan Sumobito. Masing-masing di Desa Badas, Mlaras dan Segodorejo. ”Untuk tahun ini rencannya hanya bangun tempatnya saja,” tutur dia.

Baca Juga:
KAI Luncurkan Film ``Ruang Tunggu`` di Momen Lebaran

Menurutnya, anggaran pembangunan tiga palang pintu sudah diajukan dalam P-APBD 2022. Meski sudah didok, saat ini tinggal menunggu diundangkan. 

”Jadi selain kita masukan ke P-APBD, kapan hari kita juga sudah ajukan izin, dan sudah ada konfirmasi melalui zoom. Sekarang tinggal survei PT KAI saja,” kata Hartono kepada wartawan.

Baca Juga:
Terkena Serangan Ransomware, KAI Tegaskan Sistem IT Aman dan Berjalan Normal

Dijelaskan, meski sudah mendapat izin namun nantinya tetap menunggu surat itu keluar terlebih dahulu. Mengingat saat ini sebatas pertemuan secara virtual. ”Setelah survei biasanya akan ada rekomendasi juga secara tertulis dari sana,” imbuh dia.

Kendati demikian, pembangunan tiga pintu perlintasan ini tak langsung lengkap. Hartono menyebut ada kendalanya adalah anggaran. Satu titik pembangunan pos saja menghabiskan kisaran Rp 50 juta. Sehingga tiga lokasi nantinya membutuhkan anggaran sekira Rp 150 juta. 

”Tahun ini belum tercukupi, makanya bangun posnya dulu. Kedua, karena pos di sana sifatnya darurat,” lanjut Hartono.

Karenanya, bangunan pos ini juga belum bisa langsung difungsikan. Ia masih membutuhkan alat penutup yang harganya juga lebih mahal. 

”Alatnya tetap dari kabupaten, Insya Allah tahun depan. Cuma hanya untuk dua titik yang kita anggarkan, karena untuk alat ini lumayan besar. Satu lokasi itu sekitar Rp 200 juta,” kata Hartono. (fhm/sumber:jawapos)