JAKARTA (BeritaTrans.com) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap mengakselerasi upaya peningkatan kualitas pelayanan penyeberangan dan pelabuhan jelang Angkutan Natal dan Tahun Baru

Baca Juga:
Sepanjang Libur Lebaran, Penumpang ASDP Naik 3%, Kendaraan 9%

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin bilang, terutama di lintasan utama Merak-Bakauheni.

Dia mengatakan, manajemen merespon positif masukan dan kritik dari regulator terkait dengan perubahan layanan di Pelabuhan utama, yang kerap menarik perhatian karena sebagai "penghubung" dua Pulau terbesar, Sumatera dan Jawa. 

Baca Juga:
Selama Angleb, ASDP Layani Hingga 4,14 Juta Penumpang di 8 Lintasan

"Ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian yakni terkait layanan pelabuhan, kapal, aspek keselamatan yang menjadi prioritas. Selain itu juga ada kelancaran arus penumpang dan kendaraan, serta layanan e-ticketing Ferizy yang saat ini memang baru bisa diakses 100 persen di Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk," jabarnya, Ahad (11/9/2022).

Menurut Shelvy, hal-hal yang menjadi lesson learned pada saat layanan Angkutan Lebaran 2022 sudah dipetakan, dan saat ini manajemen ASDP telah menyusun strategi agar pada layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 dapat berjalan lebih baik, lancar, aman, nyaman dan selamat. 

Baca Juga:
ASDP: Hampir 100 Persen Pemudik dari Sumatera via Penyeberangan Telah Kembali ke Jawa

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo yang telah melakukan survei terkait layanan transportasi publik menyampaikan pandangan bahwa menjelang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 dan Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang, Pelabuhan Merak yang merupakan pintu masuk utama penyeberangan ke Sumatera sejatinya memiliki akses dan moda transportasi yang lancar, nyaman dan aman.

"Sejak puluhan tahun lalu, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakaheuni selalu dipadati manusia ketika Nataru dan Lebaran, di mana penumpang dan kendaraan harus berbaur. Kondisinya sering tidak terkontrol, begitu pula dengan manajemen dermaganya yang pada akhirnya sering mengabaikan keselamatan bertransportasi demi terangkutnya penumpang dan kendaraan ke atas kapal," ujarnya. 

Menurutnya, dalam situasi peak season, berbagai diskresi dari regulator muncul demi mengurai kepadatan di kedua Pelabuhan tersebut. 

"Kondisi tersebut tidak boleh terulang kembali pada dua libur besar mendatang. Untuk itu persiapan sudah harus dilakukan segera," tegas dia. 

Agus menilai, saat ini berbagai upaya tengah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ASDP, Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD Banten), Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota, KSOP dan lain-lainnya demi meningkatkan pelayanan penyeberangan, khususnya menangani ledakan di libur panjang, baik saat Nataru maupun Lebaran. 

Dia menguraikan berbagai perbaikan yang harus segera dilakukan dan sedang dilaksanakan, antara lain: Pertama, peningkatan tiket online Ferizy oleh ASDP yang dianggap tidak 100 persen online karena belum menyeluruh dan terkoneksi penuh ke seluruh sistem pendukung. 

"Usahakan segera 100% online pembagian porsi Rupiah bagi dermaga, pemilik kapal, PNBP, retribusi yang harus dilakukan melalui sistem real time, tidak manual seperti sekarang dengan bukti sobekan tiket. Hilangkan kebijakan tiket hangus," katanya.

Kedua, Pemda atau ASDP seharusnya menyiapkan lokasi penampungan sebelum penumpang/kendaraan masuk area dermaga. 

First Come First In dikombinasikan dengan tempat pengendapan dengan pengawasan pengaturan yang ketat.

Ketiga, penyelesaian dermaga eksekutif dua disegerakan untuk dapat menampung aspirasi pengusaha swasta untuk dapat menggunakan fasilitas dermaga eksekutif. 

Keempat, revitalisasi dan pengaturan dermaga non eksekutif berikut pengaturan alur penumpang dan kendaraan lebih dioptimalkan untuk menampung lonjakan hari besar/liburan.

Kelima, Agus meminta agar BPTD Banten segera menerapkan Marine Operation System (MOS) supaya tidak ada lagi permainan koruptif dalam pengaturan kapal di dermaga dan berlayar. 

"Dengan MOS para stakeholder seperti BPTD, ASDP, pemilik kapal, nahkoda, publik, Pemerintah Daerah melalui Dishub dapat mengetahui keberadaan dan kondisi kapal. Selain itu penumpang juga bisa mengetahui jadwal kapal dan bisa mengaksesnya dengan aplikasi seperti yang dilakukan oleh PT KAI," tuturnya.

Tidak hanya itu, dia berharap agar berbagai tarif di Pelabuhan segera dihitung ulang menyusul momen kenaikan BBM pada pekan lalu. 

"Berbagai tarif harus win-win, tidak terlalu memberatkan konsumen tetapi menutup semua biaya operasional. Kalau tidak, kebijakan subsidi Pemerintah harus disertakan," imbuhnya.

Agus juga menyoroti perihal manifes penumpang dan kendaraan (termasuk penumpang didalamnya) harus terpampang online dan real time, sehingga nahkoda, pemilik kapal, BPTD, ASDP, Dispenda, Dishub, Jasa Raharja, dan lain-lain dengan pasti mempunyai daftar penumpang. Hal ini penting agar bila terjadi kecelakaan tidak kesulitan dalam memverifikasi manifes.

"Gunakan secara optimal Internet of Things (IoT) di seluruh sistem operasi Pelabuhan. Akhir tahun 2022 sudah harus selesai. Memang akan banyak tantangan, namun dengan IoT percaloan dan korupsi di wilayah Pelabuhan akan sangat turun," pungkasnya. (omy)