Subsidi Angkutan Barang dengan Kendaraan Perlu Ditambah

  • Oleh : Naomy

Kamis, 03/Nov/2022 09:37 WIB
Angkutan barang melalui darat di Natuna (dok) Angkutan barang melalui darat di Natuna (dok)

JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, subsidi angkutan barang diperlukan.

Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.

Baca Juga:
Wajah Angkutan Perkotaan Berskema Buy The Service, Sudah Layani 47 Koridor di 10 Kota

Pemberian subsidi angkutan barang didasarkan PM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan. 

Pemberian subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemda diberikan kepada (a) angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan (b) *angkutan barang pada lintas tertentu* (pasal 2).

Baca Juga:
Transjakarta Menginspirasi Penataan Transportasi Umum di Tanah Air

Pasal 6 menyebutkan subsidi angkutan diberikan pada trayek tertente berdasarkan (a) selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum atau (b) biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum, jika pendapatan diambil oleh pihak yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

Subsidi angkutan barang pada lintas tertentu harus memenuhi kriteria (a) menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan atau wilayah lainnya yang karena perimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani; (b) kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang; (c) mendorong pertumbuhan ekonomi; (d) sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku; (e) melayani perpindahan barang dan angkutan laut perintis, (f) melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan, (g) pemulihan daerah pasca bencana alam; dan (h) memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Baca Juga:
Truk ODOL Dilarang 2023, Indonesia Butuh Transportasi Modern

"Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sejak 2020 memberikan subsidi angkutan barang dengan tiga lintasan. Tahun 2022 diselenggarakan pada 15 lintasan yang dilayani dengan 64 kendaraan," urai Djoko, Kamis (3/11/2022).

Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ada dua lintasan dengan lima kendaraan, yakni Pelabuhan Malayahati – Meulaboh (560 km) dan Pelabuhan Malayahati – Blangbidang (96 km). 

Pulau Natuna (Provinsi Kepulauan Riau) ada enam lintasan dengan 16 kendaraan.

Kemudian di Pulau Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara) satu lintasan dengan delapan kendaraan, yakni dari Pelabuhan Nunukan menuju Kota. Kab. Mimika (Provinsi Papua) ada lima lintasan dengan 15 unit kendaraan. Satu lintasan dengan 30 kendaraan dari Pelabuhan Merauke (Kabupaten Merauke) menuju Tanah Merah (Kabupaten Boven Digul).

"Realisasi kontrak tahun 2020 sebesar Rp6,3 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp7,9 miliar di tahun 2021 dan Rp10,5 miliar di tahun 2022," katanya.

Namun disebutkannya, masih ada kendala yang dihadapi sampai saat ini yakni seringnya signal yang tidak stabil dikarenakan cuaca dan medan yang dilalui. 

"Pada saat kondisi sudah ada sinyal, segera dilakukan update agar data dapat terekam kembali pada sistem pengawasan," ujarnya.

Untuk muatan balik masih belum dimanfaatkan maksimal oleh Pemda setempat, kondisi saat ini kendaraan truk pengangkut barang Tol Laut hanya mengantar, untuk baliknya muatan kosong.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, agar dapat memaksimalkan muatan balik yang kosong dengan hasil bumi pada daerah setempat.

Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran untuk tahun 2022, sehingga mengakibatkan tidak dapat terlayaninya subsidi angkutan barang perintis sampai akhir tahun anggaran berakhir. 

Dia mengusulkan penambahan anggaran subsidi angkutan barang perintis, agar pelaksanaannya pada tahun ini dapat terlayani hingga akhir tahun anggaran.

Menurut Djoko, pemberian subsidi angkutan barang tidak hanya bisa diberikan pada moda truk, tetapi dapat diberikan pada angkutan barang yang menggunakan moda kereta api. 

Selama ini andalan mengangkut logistik adalah jalan raya. Sementara keberadaan jalan rel yang sudah double track belum dapat dioptimalkan.

Di moda kereta ada double handling selain masih dikenakan PPN 10 persen dan skema TAC (track access charge) yang membuat biaya menggunakan kereta mahal ketimbang menggunakan jalan raya. 

"PSO ( public service obligation) angkutan barang untuk moda kereta diperlukan seperti halnya di darat sudah ada subsidi angkutan barang," cetusnya. 

Perjalanan angkutan barang dengan moda darat, akan efisien dan efektif untuk jangkauan perjalanan maksimal 500 km supaya tidak terjadi kendaraan yang kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL).

"Lebih hemat anggaran memberikan PSO angkutan barang ketimbang kerusakan jalan di pantura Jawa tidak pernah selesai," pungkasnya. (omy)