Menhub Instruksikan DIPA 2023 Difokuskan pada Program Berdampak bagi Masyarakat

  • Oleh : Naomy

Kamis, 01/Des/2022 21:00 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi serahkan DIPA 2023 Menhub Budi Karya Sumadi serahkan DIPA 2023


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk fokus mengelola anggaran yang telah dialokasikan, pada program prioritas yang telah ditetapkan dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif bagi masyarakat.

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, APBN kita harus harus terkoordinasi dengan baik dan memberikan dampak yang besar dan nyata bagi masyarakat,”  tegas Menhub saat menyerahkan DIPA Kemenhub Tahun 2023 kepada seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga:
Ini 10 Fokus Program Kemenhub Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran Rp31,71 Triliun

Pada tahun 2023, Kemenhub mendapat alokasi sebesar Rp33,4 triliun, termasuk dalam 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar. 

Kemenhub menargetkan penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 97,27%.

Baca Juga:
Realisasi Anggaran Kemenhub 2022 Capai 98,02%, Tertinggi dalam Beberapa Tahun

“Saya minta seluruh jajaran Kemenhub agar mengawal dan melaksanakan program dan anggaran tahun 2023 ini dengan lebih baik lagi.  Diawali dengan penguatan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan,” ucapnya.

Dia juga menjabarkan sejumlah hal kepada jajarannya, di antaranya yakni: pengoptimalan fungsi tol laut dan udara untuk menjaga kestabilan harga barang di tengah ancaman inflasi.

Baca Juga:
Realisasi Kinerja Kemenhub Tahun 2022 Capai 97,69%

Selanjutnya, mewujudkan pembangunan transportasi yang inklusif dengan melibatkan banyak pihak, menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).

Mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan inovasi pendanaan kreatif non APBN melalui berbagai skema kerja sama.

Pada hari ini, Presiden Jokowi menyerahkan DIPA Tahun 2023 kepada Kementerian/Lembaga serta Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah. 

Dia menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

Adapun APBN 2023 difokuskan kepada enam hal yakni: penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. 

Kemudian, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. (omy)