JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi soal kenaikan tarif KRL Commuterline yang akan terjadi. 

Menhub Budi mengatakan sampai tahun 2023 Pemerintah tidak merencanakan kanaikan tarif angkutan masal tersebut.

Baca Juga:
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Semua Moda Kembali Meningkat Pascalebaran

"KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik," ujar Menhub Budi saat paparan akhir tahun kepada media, Selasa (27/12/2022).

Dia mengatakan transaksi pembayaran kedepannya menggunakan kartu elektronik. Hal itu untuk memudahkan akses ke semua moda.

Baca Juga:
Dukung Kemenhub, KAI Berkomitmen Hadirkan Angkutan Lebaran sesuai Slogan ``Mudik Ceria Penuh Makna``

Besaran dan Waktu Belum Tahu

Menanggapi soal kenaikan tarif KRL Commuterline yang akan diberlakukan pada tahun 2023 mendatang oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ini kata KAI Commuter. 

Baca Juga:
KAI Dukung Program Motor Gratis Kemenhub, Pendaftaran hingga 18 April 2024

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pihaknya belum pernah mendapatkan informasi dari Pemerintah menganai besaran kenaikan dan kapan waktu akan diberlakukan penyesuaian tarif tersebut.

"Sampai saat ini, menganai besaran dan waktu penyesuaian tarif ini belum ada," ujar Anne kepada media di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Anne menjelaskan, saat ini tarif yang berlaku masih sesuai dengan Perturan Kemenhub tahun 2018, yaitu tarif 25 KM pertama masih Rp3000 dan 10 KM selanjutnya sebesar Rp1000. "Sampai saat ini tarif 25 KM pertama masih dengan peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018," ucap Anne.

Menurut Anne, pihak KAI bersama Pemerintah terus melakukan survei kepada masyarakat mengenai besaran kenaikan tarif atas dasar kemampuan dan kemauan untuk melakukan pembayaran dengan juga melihat keadaan kondisi ekonomi di masyarakat.

Dia juga mengatakan, tarif yang berlaku saat ini sudah diberikan subsidi oleh Pemerintah. Pihaknya terus mengkaji agar penyesuaian bisa diterima oleh masyarakat. 

"Memang kalau kita melihat sudah lebih dari 6 tahun kan, tarif ini belum ada penyesuaian. Dan memang kita harus mengapresiasi Pemerintah kita juga disuport subsidi, walaupun meningkat jadi belum ada peningkatan tarif kepada masyarakat dan ini terus dilakukan kajian komunikasi ke semua stakeholder sehingga nanti penyesuaian tarif ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima," ujarnya.

Tanggapan DJKA Soal Kenaikan Tarif KRL

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa tidak akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek hingga akhir tahun. 

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menghimbau masyarakat agar tidak perlu kahwatir mengenai penyesuaian tarif KRL. Sebab saat ini DJKA masih terus mengkaji ulang besaran tarif yang sesuai agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak terlalu membebankan anggaran PSO.

“Semoga tahun depan akan ada kabar baik mengenai tarif KRL ini,” ujar Risal ketika berbicara dalam kegiatan NGOBRAS: Ngobrol Bareng Komunitas Kereta Api di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (12/12/2022) lalu.

Risal menjelaskan kajian tentang penetapan tarif tersebut memang memperhatikan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif KRL, sekaligus menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang akan dianggarkan. 

“Peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu dan pasti terjadi setiap tahunnya, sehingga membuat beban PSO terus meningkat untuk menstabilkan tarif KRL ini,” urai Risal.

Risal memaparkan, peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu terjadi akibat inflasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan subsidi PSO terus bertambah dan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung.

Menurut Risal, besaran anggaran yang dialokasikan ini akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian di seluruh Indonesia.

“Tarif KRL hari ini adalah hasil hitung-hitungan pada tahun 2015, tentu sudah tidak relevan dengan hitungan hari ini. Namun kami memahami bahwa ekonomi masyarakat sangat terdampak dengan adanya pandemi, sehingga kajian lebih lanjut masih kami lakukan untuk menimbang penyesuaian tarif ini,” kata Risal mengingatkan.(fhm)