JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan realisasi anggaran senilai Rp32,75 triliun, dengan persentase mencapai 98,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun.

“Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 Kemenhub di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga:
Sejumlah Proyek Infrastruktur Transportasi Akan Diresmikan Pada 2024

Dari tahun ke tahun, persentase realisasi anggaran Kemenhub menurut Budi Karya semakin meningkat. Pada tahun 2019 mencapai 92%, tahun 2020 mencapai 95,59%, dan tahun 2021 mencapai 97,19%.

Dengan capaian ini, Kemenhub berada pada peringkat ke 27 dari 85 Kementerian/Lembaga. 

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Slogan Angleb "Mudik Ceria, Penuh Makna"

"Adapun rincian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022 berdasarkan sumber dana adalah: Badan Layanan umum (BLU) 98,96%, Rupiah Murni 98,72%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36%, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 96,84%, dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 93,24%," urainya.

Sedangkan rincian realisasi berdasarkan jenis belanja yakni belanja pegawai sebesar 97,5% atau Rp3,75 triliun, untuk belanja barang sebesar 98,9% atau Rp14,12 triliun, dan belanja modal 97,4% atau Rp14,88 triliun.

Baca Juga:
Kemenhub Dorong Digitalisasi di Sektor Transportasi

Selain itu, capaian positif yang berhasil diraih Kemenhub menurutnya, pada tahun 2022 yaitu mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,6 triliun.

"Ini tercapai berkat kerja sama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan dari para anggota Komisi V DPR. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR, yang selama ini sudah mendukung Kemenhub, sehingga bisa memeroleh pencapaian sebesar 98,02% dan bisa memenuhi target PNBP, bahkan melebihi," kata Budi Karya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022. 

“Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami minta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Lasarus.

Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR kepada Kemenhub di antaranya yakni: agar terus meningkatkan sistem monitoring, evaluasi, dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023.

Melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS), meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023.

Kemudian, meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antarsimpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.
 
"Pada tahun 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp33,44 triliun. Namun karena adanya automatic adjustment sebesar Rp1,38 triliun, serta blokir non automatic adjustment sebesar Rp346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub tahun 2023 sebesar Rp31,71 triliun. Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada tahun 2022," imbuh Budi Karya. (omy)