JAKARTA (BeritaTrans.com) - Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis. 

“Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan enam lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Program angkutan perintis ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat," jelas Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno di Jakarta, Jumat (20/1/2023). 

Baca Juga:
Kemenhub: Penggunaan Sabuk Pengaman Wajib Saat Berkendara!

Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik.

Dia menjelaskan, pelayanan subsidi angkutan barang perintis hadir di lima wilayah antara lain di Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke (2 lintasan), dan Mimika. 

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Bagikan Tips Aman Bagi Pemudik Saat Gunakan Lajur Contraflow

Pada tahun 2022 subsidi anggaran angkutan barang perintis sebanyak Rp15 miliar. 

Melalui kehadiran subsidi angkutan barang perintis ini diharapkan akan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah di Indonesia sehingga tetap menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok.

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Sampaikan Duka Cita Kecelakaan di KM 58 Tol Japek: Utamakan Keselamatan!

“Guna mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sering dikenal dengan 10 Bali baru. 

"Perlahan tapi pasti sektor pariwisata mulai tumbuh kembali dengan layanan tersebut dan roda perekonomian mulai bangkit kembali,” kata Dirjen Hendro.

Pelayanan angkutan umum baik di wilayah perkotaan, kawasan 3TP, dan kawasan pariwisata nasional telah menjalankan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector serta mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus sebagai langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah. (omy)