SEMARANG (BeritaTrans.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong reaktivasi jalur rel kereta api di kawasan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur). Dengan pembangunan infrastruktur transportasi kereta api, diharapkan semakin mempermudah mobilitas manusia dan akses perekonomian daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jateng.

“Mohon bantuan semuanya, mungkin dalam kegiatan ini bisa dieksplor, bagaimana kita mengembangkan kawasan Kedungsepur ini bisa menghasilkan suatu desain transportasi yang efisien. Ke depan kita didorong untuk bebas karbon, dan kalau PT KAI bisa ke situ, nanti dapat menggunakan tenaga listrik dan bisa lebih efisien untuk transportasi,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, Kamis (26/1/2023).

Pada acara workshop Baseline Report Peluang Implementasi Konsep Transit Oriented Development (TOD) dan Mekanisme Pembiayaan land value capture (LVC) dalam Transportasi Jateng, sekda menjelaskan, keberadaan jalur-jalur kereta api di wilayah Kedungsepur telah mati atau tidak aktif. Namun, apabila jalur kereta api yang merupakan bagian dari transportasi yang efektif dan efisien itu diaktifkan kembali dan dilengkapi kereta api energi listrik, maka transportasi di kawasan Kedungsepur sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jateng, akan lebih efektif dan efisien.

“Jalur-jalur kereta api kita sebagian mati dan itu eman-eman (sayang), karena itu sebetulnya bagian dari transportasi yang efisien dan efektif. Apalagi ke depan kereta api bisa menggunakan energi listrik dan lebih mudah dari kendaraan lain. Sehingga kami berharap pada forum ini kita bersama-sama memikirkan kaitannya dengan aglomerasi transportasi di kawasan Kedungsepur,” terangnya.

Sekda mengatakan, pengembangan pembangunan di kawasan Kedungsepur sudah masif, sehingga harus juga memikirkan mobilitas atau permindahan manusia dari Kota Semarang ke Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, dan sebaliknya. Apalagi sebagian besar masyarakat yang berada di Kota Semarang berasal dari luar Semarang. Seperti halnya kondisi Daerah Istimewa Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang.

Menurutnya, kondisi mobilitas manusia seperti dari daerah Jabodetabek menuju Jakarta, juga akan terjadi di Semarang, Kedungsepur, dan kota-kota lainnya. Pengembangan transportasi di berbagai kota juga sangat masif, sehingga pengembangan diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kondisi Jakarta juga akan terjadi di kota-kota lain. Pengembangan kota-kota lain juga sangat masif, dan kita ingin mengembangkan supaya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, sekda meminta pada forum workshop Baseline Report juga menggagas perihal pembiayaan. Terlebih skema LVC merupakan konsep pembiayaan baru. Sehingga harus digali bersama, karena kalau hanya mengandalkan APBN maupun APBD sangat terbatas. Sedangkan sumber-sumber pendanaan lain seperti obligasi daerah, lebih mahal dari surat utang negara. (Fahmi)