JAKARTA (BeritaTrans.com) - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan, perjanjian politik Ketua Umumnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dibuat jelang Pilgub DKI Jakarta masih berlaku sampai saat ini.

Perjanjian politik itu disebut berisi kesepakatan terkait pencapresan Prabowo dan Anies.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri," ujar Sandiaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/1/2023). 

Menurut informasi, perjanjian bermaterai yang isinya kalau Prabowo maju sebagai Capres, Anies tidak akan nyapres itu, kini dipegang Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco. Perjanjian itu saat minta dukungan sebagai calon Gubernur DKI. 

Sandiaga enggan mengungkap isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bias. Ditanya apakah isi perjanjian yang dibuat tulis tangan Fadli Zon itu berisi agar Anies tidak nyapres bila Prabowo nyapres, Sandiaga hanya bilang isinya demi kepentingan bersama.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," ujar Sandiaga.

Menparekraf ini bilang, perjanjian politik itu memiliki legalitas. Ditandangani bertiga antara Prabowo, Sandiaga dan Anies, serta bermaterai.

"Perjanjian itu sih legal, ditandatangan bertiga dan seingat saya ada materainya," jelas Sandiaga.

Di sisi lain, pengamat politik Arif Nurul Imam melihat jika memang benar adanya, Anies bisa dipandang ingkar janji.

"Jika itu memang ada perjanjian maka Anies Baswedan bisa disebut ingkar janji pada Prabowo atau kacang lupa kulitnya," kata dia.

Padahal menurut Arif, Anies diduga mengetahui ada perjanjian itu. Karenanya, ini dianggap ambisius mengejar kekuasaan.

"Ini tentu akan menimbulkan persepsi Anies adalah orang yang ambisius mendapatkan kekuasaan," tandasnya.

PKS Resmi Usung Anies

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat, untuk mengusung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan di Pilpres Tahun 2024.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohammad Sohibul Iman, di area Bandara Soekarno Hatta Tangerang, seusai dia dan rombongan kembali dari Turki, bertemu dengan Ketua Dewan Syuro dan Presiden PKS membicarakan koalisi tersebut.

Sohibul Iman didampingi tim kecil dalam Koalisi Perubahan, yakni Sudirman Said hingga Sekjen Demokrat Teuku Riefky, namun tanpa perwakilan dari Partai Nasdem saat menggelar jumpa pers dukungan ke Anies Baswedan untuk Pemilu 2024.

"Kami diskusi cukup panjang, Alhamdulillah pertemuan dan konsultasi berjalan baik. Dari diskusi di Istambul Turki itu, saya mendapatkan pesan dan untuk disampaikan dua pesan penting," tutur Sohibul Iman, Senin (30/1/2023).

Sohibul menerangkan, pertama, PKS konsisten jadi bagian partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sehingga Koalisi Perubahan ini memenuhi presidential threshold 20 persen.

"Yang kedua, PKS akan sampaikan dukungan ekspilisit organisatoris ke Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024-2029, pada rapat badan pekerja Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," tutur Sohibul Iman.

Namun, PKS tidak menutup kemungkinan bila deklarasi dukungan tersebut akan dilakukan maju atau lebih awal, sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Terutama, setelah Ketua Majelis Syura PKS dan Presiden PKS kembali dari perjalanan dinas dan umrohnya pada 3 Februari 2023.

Dengan begitu, PKS secara resmi kepartaian memberi dukungannya kepada Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada Nasdem dan Partai Demokrat, yang lebih dulu memberikan dukungannya. (ds/sumber Liputan6.com)