SORONG (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan guna mendukung penuh peta jalan (roadmap) Ekonomi Biru (Blue Economy). 

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi garda terdepan sebagai unit penjamin mutu (Quality Assurance) dalam implementasi penangkapan ikan terukur (PIT).

Baca Juga:
Kementerian-KP Kenalkan Program Ekonomi Biru pada Sidang COFI ke-36

"Quality assurance ini kita lakukan di kapal penangkap ikan, pelabuhan pendaratan dan mendorong meningkatkan jumlah kapal perikanan yang patuh terhadap persyaratan mutu," kata Kepala BKIPM, Pamuji Lestari saat membuka Rakernas BKIPM 2023 di Sorong, Senin (13/2/2023). 

Sosok yang akrab disapa Tari ini memaparkan jaminan mutu juga diterapkan di bidang pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Jaminan mutu ini terlihat dari Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta penerapan ketertelusuran (Traceability). 

Baca Juga:
Kementerian-KP Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dengan Vietnam, Korsel & Norwegia

Tari menambahkan, quality assurance berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil serta masyarakat umum," tuturnya.

Baca Juga:
KKP-USAID Dukung Peran Perempuan dan Disabilitas Wujudkan Inklusivitas Ekonomi Biru

Dalam kesempatan ini, Tari mengingatkan pentingnya menjalankan pengendalian mutu yang kuat dan efektif untuk memastikan target produksi tercapai sekaligus memenuhi standar mutu.  

"Semoga kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja ekspor hasil perikanan yang dijamin mutunya sebesar 1,27 juta ton di tahun 2022 dan diterima oleh 172 negara," harap Tari.

Sebagai informasi, Rakernas BKIPM digelar sejak Senin 13 Februari hingga 16 Februari 2023. Rapat ini digelar di Sorong untuk menegaskan perhatian KKP terhadap potensi perikanan di wilayah timur Indonesia. (Fhm)