Libatkan 3.000 orang, ASDP Dukung Program Padat Karya Kapal Perintis melalui TJSL di 18 Cabang

  • Oleh : Naomy

Kamis, 23/Mar/2023 09:26 WIB
Salah saty prograa TJSL ASDP melalui Dukungan Padat Karya Salah saty prograa TJSL ASDP melalui Dukungan Padat Karya


JAKARTA (BeritaTrans.com) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melibatkan sekitar 3.000 orang dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Padat Karya Kapal Perintis.

Ini sebagai wujud dukungan ASDP terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan perusahaan di masa depan.

Baca Juga:
ASDP Resmi Terapkan Tiket Online Penyeberangan di Aceh

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menyampaikan, pelaksanaan program Padat Karya Kapal Perintis yang melibatkan hingga 3.000 orang tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan target Sustainbility Development Goals No 8 tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. 

"Bagi ASDP, implementasi program TJSL ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat sekitar operasi perusahaan, sehingga akan ada hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat sekitar," ujarnya.

Baca Juga:
Pastikan Layanan Prima Jelang Libur Nataru, Dirut ASDP Tinjau Pelabuhan Merak-Bakauheni

Selain itu, Program Padat Karya Kapal Perintis ASDP yang menjadi penyelenggaraan tahun ketiga ini turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

"Dengan begitu diharapkan dapat mempertahankan daya belinya sebagai bagian dari mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19," ungkap dia.

Baca Juga:
Mantap, Pengguna Layanan Ferizy ASDP Tembus 2,59 Juta

Program ini akan dilaksanakan di 18 Cabang ASDP, yang mencakup total 20 lintasan perintis di seluruh Indonesia.

Total yang ikut dalam program padat karya perintis ini berjumlah 3.000 orang, di mana setiap lintasan perintis ada sebanyak 150 orang, yang terbagi dalam 10 kali pelaksanaan program.

Dalam program padat karya ini, ASDP membantu biaya konsumsi, asuransi keselamatan, materi komunikasi, dan alat kerja dengan total biaya Rp150 juta. 

Pada Program Padat Karya Kapal Perintis ASDP, setiap kapal yang melayari lintasan perintis dan tiba di pelabuhan, akan dibersihkan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan. 

"Kapal-kapal ASDP, yang melintasi rute-rute perintis di Tanah Air, begitu tiba di pelabuhan akan dibersihkan masyarakat sekitar pelabuhan melalui program padat karya ini," ucap Shelvy.

Adapun ke-18 Cabang ASDP, yang akan melaksanakan Program Padat Karya Kapal Perintis tahun ini adalah Banda Aceh, Danau Toba, Padang, Batam, Bangka, Surabaya, Kupang, Balikpapan, Pontianak, Batulicin, Bau-Bau, Selayar, Luwuk, Bitung, Ambon, Ternate, Sorong dan Biak.

Sebagai BUMN transportasi yang memiliki peran sebagai agent of development, ditambahkannya, ASDP terus meningkatkan konektivitas pulau-pulau terpencil sebagai upaya merajut wilayah Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya memiliki banyak wilayah terpencil dan terluar, oleh karena itu, ASDP hadir untuk menghubungkan wilayah-wilayah itu," kata Shelvy.

Dia mencontohkan pada 24 Januari 2023, ASDP melaksanakan pelayaran perdana Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Arwana pada lintas Maccini Baji-Pulau Sabutung di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, di Batam terdapat KMP Bahtera Nusantara 03 pada lintas Tanjung Uban-Tambelan-Sintete. Lintas perintis tersebut merupakan rute antarprovinsi yang menghubungkan Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Saat ini, total jumlah lintasan ASDP mencapai sebanyak 311, yang mana 70 persen adalah rute perintis. 

"Demi mendukung keberlanjutan pelayanan, maka ASDP harus memastikan keseimbangan layanan antara lintasan perintis dan komersial. Sementara, total jumlah kapal ASDP mencapai sebanyak 219 kapal," imbhhnya.

Sebagai negara kepulauan, peningkatan fasilitas dan pelayanan dari industri perkapalan, pelabuhan, maupun penyeberangan, merupakan sebuah keharusan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam peningkatan akses layanan penyeberangan. (omy)